Min.co.id ~ Jakarta ~ Pemerintah resmi menggelontorkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025, sebagai langkah taktis menghadapi gempuran ketidakpastian ekonomi global. Kali ini, pertanian dipilih sebagai lini depan, dengan misi ganda: memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kantong para petani tetap terisi.
Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama stimulus diarahkan ke sektor pangan, bukan hanya karena peran strategisnya, tetapi karena sektor ini terbukti tangguh dalam menahan gejolak ekonomi.
“Target dari Bapak Presiden adalah swasembada. Saat ini stok beras kita lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam 57 tahun terakhir,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (2/6/2025).
Anggaran yang akan dikucurkan, kata Amran, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Efektivitas jadi kunci. “Bu Menteri Keuangan bilang, kalau beri anggaran harus ada hasil. Dan hasil itu sudah terlihat: Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Mei naik ke angka 121, dibanding 116 di tahun lalu,” jelasnya.
NTP adalah cermin daya beli petani. Ketika angka ini naik, artinya petani tak hanya menanam, tetapi juga untung.
Bukan sembarang distribusi. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan sebesar 180 ribu ton per bulan selama dua bulan (total 360 ribu ton) secara selektif ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkannya.
“Penyaluran akan difokuskan ke daerah non-produsen beras seperti Papua dan Maluku, kota-kota besar yang tidak punya sawah, dan daerah penghasil beras dengan harga pasar yang sudah melampaui HPP,” kata Mentan Amran.
Strategi ini diyakini dapat menjaga keseimbangan harga: tetap menguntungkan petani tapi juga tidak memberatkan masyarakat miskin dan rentan.
Amran menegaskan, stok beras nasional berada di level aman—lebih dari 4 juta ton—melampaui rekor tahun 1984. Bantuan sosial 360 ribu ton tidak akan mengganggu pasar, karena kemungkinan serapan bulan ini bisa mencapai 400-500 ribu ton.
“Cadangan tetap aman, harga di tingkat petani tetap terjaga. Ini penting agar kita tidak kembali pada krisis pangan,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana stimulus berasal dari berbagai sumber, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema di luar APBN, dengan fokus pada sektor-sektor produktif seperti pertanian.
“Kita sedang mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan,” katanya.
Namun ia mengingatkan, tantangan global tak bisa diabaikan. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen akibat meningkatnya ketegangan geopolitik,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Kebijakan stimulus kali ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal arah. Pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan bukan hanya wacana, tetapi pijakan nyata dalam menghadapi ketidakpastian global.
Dengan stok pangan kuat, petani sejahtera, dan pasar yang stabil, pertanian diharapkan kembali menjadi tulang punggung ekonomi nasional di era Prabowo-Gibran.(*)
Editor : Redaksi Min.co.id