Min.co.id ~ Jakarta ~ Dalam rangka meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya mematuhi aturan internasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kegiatan edukasi bertajuk Public Information Campaign (PIC).
Program ini berlangsung pada 10–14 Desember 2024 di Kota Baubau, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran penangkapan ikan di perairan Australia yang sering dilakukan nelayan Indonesia. Berdasarkan data AFMA dan Ditjen PSDKP, sebanyak 216 nelayan Indonesia ditangkap oleh otoritas Australia sepanjang tahun 2024, di mana hampir setengahnya berasal dari Sulawesi Tenggara.
Target Daerah Prioritas
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara dipilih karena tingginya angka pelanggaran yang tercatat di wilayah ini. Kota Baubau, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Konawe Selatan menjadi tiga daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi.
“Banyak kapal nelayan kita yang menangkap ikan di perairan negara lain tanpa izin. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga hubungan baik antarnegara dan keberlanjutan sumber daya perikanan,” jelasnya.
Edukasi dan Alternatif Solusi
Dalam kegiatan ini, para nelayan diberikan informasi tentang hukum perikanan internasional, risiko pelanggaran, serta pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, pemerintah juga menawarkan solusi berupa program alternatif mata pencaharian yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
Kerja sama antara KKP dan Pemerintah Australia mencakup tiga aspek utama, yaitu:
- Patroli Bersama, untuk mencegah praktik illegal fishing.
- Edukasi Publik, melalui kampanye seperti PIC untuk meningkatkan kesadaran nelayan.
- Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif, guna mendukung nelayan yang terdampak aturan internasional.
Harapan dan Komitmen Pemerintah
Melalui kegiatan PIC ini, pemerintah berharap nelayan Indonesia dapat memahami pentingnya menaati peraturan, sekaligus mendukung upaya perlindungan sumber daya laut secara global.
“Ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menciptakan solusi berkelanjutan bagi nelayan agar dapat tetap berdaya tanpa melanggar aturan,” ujar Pung Nugroho.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta yang merasa terbantu memahami dampak dari tindakan mereka terhadap ekosistem laut dan hubungan antarnegara. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam upaya menciptakan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan global.(*)
Editor : Achmad