Min.co.id ~ Kediri ~ Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mojoroto, Kota Kediri gencar melakukan sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kali ini terkait penguatan kapasitas SDM dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada serentak 2024.
Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha dan tamu undangan Camat Mojoroto, Bambang Tri Lasmono. Acara juga dihadiri Ketua Panwascam Mojoroto, Yudi Purwoko serta jajarannya dan PPL se-Kota Kediri, bertempat di Agro Lembah Tretes, Kota Kediri, Sabtu (1/11/2024).
Ketua Panwascam, Yudi Purwoko menegaskan pentingnya kegiatan tersebut dalam rangka mempersiapkan menghadapi jika terjadi PHP pada Pilkada serentak 2024.
“Kalau di Pemilu lalu namanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU-red). Kalau sekarang Pilkada adalah PHP,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan meski pada pilkada ini tidak ditemukan PHP di wilayah Kecamatan Mojoroto. Namun Bimtek dirasa perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHP pada hasil pemilihan Pilkada ini.
“Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHP pada Pilkada ini. Untuk itu bimtek ini perlu dilakukan guna meningkatkan SDM agar memahami jika terjadi PHP,” jelasnya.
Hal senada disampaikan narasumber, Yudi Agung Nugraha mengatakan materi yang disampaikan terkait penguatan pengawasan guna menghadapi jika terjadi PHP pada Pilkada hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi pokok yang dibahas adalah apa yang harus dipersiapkan ketika ada permohonan ke MK terkait pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri,” ujar Ketua Bawaslu.
Lebih lanjut Yudi menerangkan, keberadaan Bawaslu pada persidangan di MK ada pada posisi pemberi keterangan dimana nantinya sangat diperlukan oleh Hakim MK untuk menjadi sumber lain dari apa yang sudah disampaikan oleh pemohon maupun termohon.
“Dan yang harus dipersiapkan seperti adanya fakta. Jadi fakta adalah ucapan atau uraian peristiwa yang diketahui secara pasti, serta tidak ada potensi untuk menambah atau mengurangi yang kemudian dari fakta itu akan dituangkan ke data. Jadi dua hal inilah nanti yang akan diambil oleh Hakim MK dari pemberian keterangan Bawaslu,” katanya
Ia berharap, dari hasil bimtek yang disampaikan dihadapan Panwascam, PPL ini nanti bisa menambah penguatan SDM guna menjalankan tugasnya pada Pilkada 2024 jika terjadi PHP.
“Itulah pentingnya dalam kegiatan ini saya sampaikan, karena dari fakta dan data itulah yang akan diminta MK, yang dijadikan untuk pemberian keterangan. Harapan lainnya, semoga Pilkada bisa berjalan kondusif dan tidak terjadi PHP di Kota Kediri,” tutupnya. (Chandra N)