Min.co.id-Jakarta-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menginisiasi pembentukan Forum Aspirasi dan Komunikasi Masyarakat Papua dan Papua Barat (FOR PAPUA) dalam wadah MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Forum yang diisi Anggota DPR RI – DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dan Papua Barat ini akan mengkoordinasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam upaya mewadahi dan menangani persoalan Papua dan Papua Barat.
“Sebagai perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, anggota DPD dan DPR RI memiliki ikatan emosional maupun kultural terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat. Sehingga bisa berperan lebih banyak dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujar Bamsoet usai bertemu para Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Papua dan Papua Barat, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Senin (2/12/19).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Arsul Sani (F-PPP), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
FOR PAPUA diketuai Yorrys Raweyai (Anggota DPD RI Dapil Papua), dengan Wakil Ketua Komarudin Watubun (Anggota DPR RI/F-PDI Perjuangan Dapil Papua) dan Jimmy Demianus Ijie (Anggota DPR RI/F-PDI Perjuangan Dapil Papua Barat). Bendahara Trifena M. Tinal (Anggota DPR RI/F-Golkar Dapil Papua) dan Sulaeman Hamzah (Anggota DPR RI/F-Nasdem Dapil Papua). Sekretaris Filep Wamafma (Anggota DPD RI Dapil Papua Barat). Hadir pula, Sanusi Rahaningmas (Anggota DPD RI Dapil Papua Barat), Robert Kardinal (Anggota DPR RI/F-Golkar Dapil Papua Barat), dan John Siffy Mirin (Anggota DPR RI/F-PPP Dapil Papua).
Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019 – 2024 ini menilai, persoalan Papua dan Papua Barat bukanlah persoalan baru, namun slpudah berjalan begitu lama. Agar kedamaian di tanah Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud dan tak kembali larut dalam konflik, penyelesaiannya bukan hanya melalui security approach saja, melainkan juga harus melalui pendekatan emosional dan kultural.
“Disitulah peran penting anggota DPR dan DPD RI diperlukan. Di DPR RI terdapat 10 anggota DPR RI Dapil Papua dan 3 anggota DPR RI Dapil Papua Barat. Sedangkan di DPD RI, ada 4 anggota DPD Dapil Papua dan 4 anggota DPD Dapil Papua Barat. Dengan demikian FOR PAPUA diisi 21 wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, FOR PAPUA dibentuk dengan landasan hukum Bab II Pasal 2 UUD NRI 1945, Pasal 16 Ayat (1) hurup b UU 17/2014, dan Pasal 29 huruf i Peraturan MPR RI Nomor 1/2014. Yang pada intinya, pimpinan MPR RI bertugas membentuk Tm Kerja sebagai alat kelengkapan Pimpinan MPR RI dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
“Sesuai tugas dan fungsi MPR RI, khususnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menyangkut Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, FOR PAPUA harus menjadi garda terdepan dalam menjaga Papua dan Papua Barat tetap aman dan damai. Kunci utamanya adalah dengan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, kehadiran FOR PAPUA juga harus memperkuat peran pemerintah yang selama ini sudah memberikan banyak perhatian terhadap Papua dan Papua Barat. Jika pemerintah bergerak di ranah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, FOR PAPUA punya gerak ruang di kultural dan emosional.
“Komitmen membangun Papua dan Papua Barat tak hanya tugas pemerintah pusat dan daerah saja. Legislatif dan berbagai organisasi kemasyarakatan juga perlu berperan. Sehingga kedamaian Papua dan Papua Barat bukan hanya menjadi impian, melainkan bisa segera menjadi kenyataan,” pungkas Bamsoet. (Bam/red)