Mereka ingin melaporkan Anies terkait pidato pertamanya setelah dilantik menjadi gubernur, Senin (16/10) malam, yang menyebut diksi “pribumi”.

Kepala Departemen Bidang Hukum dan Ham DPD BMI Jakarta, Pahala Sirait, mengatakan diksi yang dipakai Anies dalam pidato resmi itu melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

“Kami bicara konteks hukum, karena memang persoalan pidato dari Anies ini yang akan menjadi ‘bola liar’. Maka kami perlu melaporkan sesuai UU No 40/2008,” kata Pahala Sirait di Polda Metro Jaya, Selasa (17/10/2017).

Pahala juga menganggap pidato Anies bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.

Pahala menuturkan, sudah berkonsultasi dengan penyidik Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya terkait rencana tersebut.

Berdasarkan hasil konsultasi, kata Pahala, penyidik memberikan rekomendasi agar laporan tersebut diajukan ke Bareskrim Polri.

“Ini masalah wilayah. Karena yang kami laporkan seorang gubernur, jadi saran dari Polda Metro Jaya membuat laporan di Mabes Polri,” tandasnya.

sumber:suara.com