Min.co.id | Jakarta – Kesempatan meningkatkan keterampilan kerja tak seharusnya terhalang biaya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pelatihan vokasi bagi 1 juta orang dalam setahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi kompetensi.
Program ini diharapkan membuka jalan bagi masyarakat untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Selain program pelatihan, Kemnaker menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan vokasi.
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Bagi pencari kerja, keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan menjadi salah satu bekal penting untuk bersaing. Karena itu, pelatihan vokasi diharapkan tidak sekadar memberikan materi pembelajaran, tetapi juga membekali peserta dengan kompetensi yang dapat digunakan saat melamar pekerjaan maupun mengembangkan karier.
Tantangannya adalah memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Keterampilan yang dipelajari perlu sejalan dengan perubahan kebutuhan industri, sehingga peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Data itu digunakan untuk memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang dicari dunia usaha.
Yassierli menjelaskan, perusahaan semakin mempertimbangkan kompetensi calon pekerja dalam proses perekrutan. Pendekatan skill-first menempatkan keterampilan sebagai salah satu pertimbangan utama untuk melihat kesesuaian seseorang dengan pekerjaan yang tersedia.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” katanya.
Rencana pembangunan 60 balai pelatihan kerja juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelatihan ke berbagai daerah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mendekatkan kesempatan belajar keterampilan kepada masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan bekal baru untuk memasuki pasar kerja.
Meski demikian, manfaat program ini nantinya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya: siapa yang dapat mengakses pelatihan, keterampilan apa yang diajarkan, serta sejauh mana kompetensi peserta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha perlu bekerja bersama agar pelatihan tidak berhenti pada proses belajar dan penerbitan sertifikat.
Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat memiliki kompetensi yang relevan dan memperbesar peluang mereka mendapatkan pekerjaan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kemnaker, diolah Redaksi
Komentar