Min.co.id ~ Jakarta ~ Dalam upaya untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan rancangan baru untuk sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.
Rancangan ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan transparan bagi seluruh siswa di Indonesia.
Pada acara konsultasi publik yang digelar di Movenpick Jakarta pada Kamis (30/1/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa sistem PPDB 2025 akan memperkenalkan empat jalur baru yang lebih beragam, berbeda dari sistem zonasi yang diterapkan sebelumnya.
Empat Jalur Penerimaan Baru: Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Adapun empat jalur penerimaan tersebut adalah:
- Jalur Domisili: Mengutamakan calon siswa berdasarkan kedekatannya dengan sekolah, agar siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan efisien.
- Jalur Prestasi: Memberikan kesempatan bagi siswa dengan prestasi akademik dan non-akademik untuk diterima, termasuk prestasi kepemimpinan.
- Jalur Afirmasi: Memberikan prioritas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, memastikan mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.
- Jalur Mutasi: Bagi siswa yang mengikuti orang tua yang dipindah tugas atau guru yang dimutasi, memastikan pendidikan mereka tetap terjamin.
Transparansi untuk Keadilan
Dalam rangka memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang adil, Abdul Mu’ti menambahkan bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), tidak ada perubahan signifikan, namun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), persentase penerimaan akan disesuaikan berdasarkan kajian akademik dan data yang ada.
“Dengan adanya sistem yang lebih transparan, kami berharap masyarakat dapat melihat dengan jelas kapasitas daya tampung sekolah dan peluang mereka untuk diterima. Ini adalah langkah menuju pendidikan yang lebih terbuka dan adil,” ujar Abdul Mu’ti.
Sistem PPDB 2025 ini merupakan terobosan besar untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam konsultasi publik, diharapkan kebijakan ini akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan zaman.(*)
Editor : Achmad