Min.co.id ~ Kediri ~ Program pembangunan Rp300-500 juta/dusun setiap tahunnya dari calon bupati Kediri Deny Widyanarko rupanya tak seperti yang dibayangkan banyak orang. Hal itu terkuak dalam sesi tanya jawab debat publik kedua yang digelar KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Kamis (14/11/2024).
“Mohon penjelasan bapak mengenai juklak dan juknisnya, kalau saya menghitung Rp300 juta dikali 1.178 dusun kalau saya tidak salah itu kurang lebih 354-400 miliar anggaran yang harus dikeluarkan. Itu uangnya dari mana bapak?” tanya Cabup Hanindhito Himawan Pramana kepada Deny.
Pertanyaan itu muncul karena tak dipungkiri yang selama ini ditangkap banyak orang, program Deny yang tersebar di alat peraga kampanye (APK) seakan bakal mengucurkan bantuan dana ke dusun. Termasuk pula program Rp3-5 juta bagi tiap RT.
Mendapat pertanyaan dari cabup petahana tersebut, Deny pun menjelaskan program Rp300-500 juta yang selama ini digaungkan. Disebutkan, program tersebut bersumber dari APBD dan tidak dikucurkan berupa bantuan uang tunai, melainkan dalam bentuk program pembangunan.
“Program itu bukan dalam bentuk dana atau uang, tapi dalam bentuk program (pembangunan),” terang Deny.
Program yang dimaksud Deny itu akan melibatkan warga melalui rembug dusun dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Hasil dari rembug dusun, lanjut Deny, akan diteruskan ke OPD atau dinas terkait.
Adapun, realisasi program yang telah dimusyawarahkan di tingkat dusun tersebut dapat berbentuk pembangunan dalam bidang infrastruktur, pertanian, UMKM, atau yang lain sesuai dengan pengajuan masyarakat tanpa mengurangi dana desa.
“Sebagai contoh masyarakat membutuhkan ternak akan diteruskan dinas peternakan, misal masyarakat butuh benih akan diteruskan ke dinas pertanian, masyarakat butuh bedah rumah akan dianggarkan dinas perkim,” urainya.
Menanggapi jawaban tersebut, Dhito sapaan akrab Hanindhito mengungkapkan, program tersebut pada dasarnya tak jauh beda dengan apa yang telah dijalankan di pemerintahannya periode pertama. Disampaikan, yang sudah berjalan saat ini yakni musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten.
Dalam musrenbang itu, setiap desa diminta mengajukan proposal program yang menjadi prioritas di tingkat desa kemudian diajukan di tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti seperti penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pembangunan infrastruktur.
“Kenapa kami tidak berani di tingkat dusun? karena yang memiliki kuasa pengelola anggaran itu desa bukan dusun. Bahwa dusun harus maju iya, saya sepakat, tapi dalam hal ini mohon maaf saya menggaris bawahi bahwa programnya Rp300-500 juta itu berbentuk program, nggak ada bedanya sama apa yang saya lakukan,” timpal Dhito. (Chandra N)