Min.co.id | Sidoarjo — Bagi seseorang yang baru menyelesaikan pelatihan kerja, sertifikat bukanlah tujuan akhir. Harapan berikutnya adalah mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan, dan menggunakan keterampilan yang sudah dipelajari untuk membangun masa depan.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ingin mengubah ukuran keberhasilan balai pelatihan vokasi bukan sekadar berapa banyak orang dilatih, melainkan berapa banyak alumni yang berhasil masuk ke dunia kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan mengenai percepatan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam.
Menurut Yassierli, perubahan orientasi diperlukan agar pelatihan kerja benar-benar menjawab persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pengangguran hingga kesenjangan kompetensi antara lulusan pelatihan dan kebutuhan industri.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
Pernyataan tersebut menempatkan hasil setelah pelatihan sebagai hal penting yang perlu diperhatikan. Sebab, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pekerjaan atau memiliki penghasilan.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Kemnaker menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional melalui MagangHub bagi lulusan baru atau fresh graduate.
Kedua program itu diharapkan membantu peserta membekali diri dengan keterampilan yang relevan sekaligus mengenal kebutuhan dunia kerja. Namun, keberhasilannya tetap perlu dilihat dari hasil nyata yang dicapai peserta setelah mengikuti program.
Kemnaker juga berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi. Langkah ini ditujukan untuk membuka akses pelatihan dan memperluas peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Akses tersebut penting agar kesempatan meningkatkan keterampilan dan memasuki pasar kerja tidak hanya terbuka bagi kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh pelatihan maupun pekerjaan.
Yassierli meminta seluruh kepala BPVP memandang balai sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, program dan layanan balai perlu selaras dengan kebijakan Kemnaker serta agenda pemerintah pusat secara keseluruhan.
Untuk mendorong perubahan itu, ia menyampaikan empat pilar budaya kerja di lingkungan BPVP, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan langkah, meningkatkan peran setiap individu, membangun organisasi yang lincah dan adaptif, serta berani menyampaikan kebenaran secara proaktif.
Ia juga mengingatkan jajaran BPVP agar tidak cepat berpuas diri, menjaga integritas, terus berinovasi, dan memberikan ruang bagi instruktur untuk berkembang. Balai pelatihan, menurutnya, harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sekaligus bertumbuh.
Pada akhirnya, transformasi BPVP akan semakin berarti ketika manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Industri pun diharapkan memperoleh tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhannya.
Harapannya, ukuran keberhasilan pelatihan vokasi semakin jelas dan terukur keterampilan yang diperoleh dapat digunakan, peluang kerja semakin terbuka, dan masyarakat memiliki jalan yang lebih nyata menuju kemandirian ekonomi.(red)
Komentar