Rotasi Polda Jabar Dimulai, Kerja Nyata Kini Ditunggu Warga

Min.co.id |Bandung — Pergantian pejabat di tubuh kepolisian bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan. Bagi masyarakat, ukuran yang lebih penting justru sederhana  apakah pelayanan menjadi lebih cepat, laporan warga lebih mudah ditangani, keamanan lebih terasa, dan persoalan di lapangan mendapat solusi?

Pertanyaan itu menjadi relevan setelah Polda Jawa Barat melakukan rotasi enam Pejabat Utama dan dua Kapolresta jajaran dalam rangkaian pisah sambut di Bandung, Senin (28/9/2026).

Rotasi tersebut membawa sejumlah wajah baru ke posisi strategis, mulai dari bidang pengawasan internal, reserse kriminal khusus, samapta, hukum, keuangan, hingga kepolisian perairan dan udara. Dua wilayah perkotaan, Kota Bogor dan Kabupaten Bandung, juga mendapatkan Kapolresta baru.

Di tingkat kewilayahan, Kombes Pol Adhitya Panji Anom, S.I.K., M.HP. menggantikan Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro sebagai Kapolresta Bogor Kota. Sementara Kombes Pol Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si. menggantikan Kombes Pol Aldi Subartono sebagai Kapolresta Bandung.

Perubahan juga terjadi di jajaran utama Polda Jabar. Kombes Pol Mochammad Yoris Maulana Yusuf Marzuki mendapat amanah sebagai Kabidpropam, Kombes Pol R. Djarot Agung Riadi sebagai Dirpolairud, dan Kombes Pol Dr. Bismo Teguh Prakoso sebagai Dirreskrimsus.

Selanjutnya, Kombes Pol Wahid Kurniawan dipercaya sebagai Dirsamapta, Kombes Pol Sri Damar Alam sebagai Kabidkum, serta Kombes Pol Erwin Fardiansyah Tossin sebagai Kabidkeu.

Bagi masyarakat, deretan nama dan jabatan tersebut tentu bukan hal yang sehari-hari diperhatikan. Namun dampaknya dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan publik.

Masyarakat berhadapan dengan polisi ketika membutuhkan rasa aman, ketika menjadi korban atau saksi tindak pidana, saat membutuhkan pelayanan administrasi, ketika menghadapi persoalan lalu lintas dan gangguan ketertiban, hingga ketika membutuhkan respons cepat terhadap situasi darurat.

Karena itu, pergantian pimpinan secara alami membawa harapan agar pelayanan publik tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar terasa di lapangan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto menekankan bahwa para pejabat baru harus cepat beradaptasi dengan karakteristik Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar dan dinamika persoalan yang kompleks.

Menurutnya, pimpinan baru perlu mampu menentukan prioritas, mengambil keputusan secara tepat, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pesan tersebut sekaligus menempatkan tantangan kepolisian bukan hanya pada bagaimana menjaga keamanan, tetapi juga bagaimana membaca persoalan masyarakat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Jawa Barat memiliki karakter wilayah yang beragam. Persoalan keamanan di kawasan perkotaan tentu tidak selalu sama dengan wilayah perdesaan, kawasan industri, jalur transportasi, maupun daerah pesisir dan perairan.

Karena itu, kemampuan aparat untuk memahami persoalan lokal menjadi bagian penting dari keberhasilan kepemimpinan baru.

Kapolda juga kembali menegaskan gerakan “Jaga Rawat Jawa Barat” melalui Nine Commander Wish yang mencakup pelayanan publik, stabilitas kamtibmas, kolaborasi sosial, penguatan kapasitas organisasi, serta pengawasan melekat.

Empat prinsip kerja yang ditekankan adalah Adaptif, Responsif, Kolaboratif, dan Solutif (ARKS).

Namun bagi warga, prinsip tersebut pada akhirnya akan diuji oleh pengalaman sehari-hari.

Apakah warga yang datang membuat laporan mendapat pelayanan yang jelas? Apakah persoalan yang dikeluhkan ditindaklanjuti? Apakah polisi hadir ketika masyarakat membutuhkan? Apakah penegakan hukum dilakukan secara profesional? Dan apakah komunikasi antara polisi dengan masyarakat semakin terbuka?

Di situlah keberhasilan sebuah rotasi kepemimpinan akan lebih mudah dilihat publik.

Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Jawa Barat. Fondasi stabilitas keamanan dan pelayanan yang telah dibangun diharapkan dapat diteruskan oleh pejabat yang baru.

Estafet kepemimpinan pun resmi berjalan.

Kini, perhatian masyarakat bukan lagi semata pada siapa yang datang dan siapa yang pergi, melainkan pada apa yang akan berubah setelah mereka memegang tanggung jawab baru.

Sebab bagi warga Jawa Barat, kepolisian yang hadir bukan hanya ketika ada upacara atau persoalan besar. Kehadiran itu justru paling terasa ketika masyarakat membutuhkan keamanan, pelayanan, kepastian, dan solusi.

Di titik itulah janji perubahan akan bertemu dengan kenyataan di lapangan.