SURABAYA | Di balik megahnya gedung-gedung perguruan tinggi swasta (PTS) Surabaya, tersimpan cerita sunyi mahasiswa yang nyaris menyerah. Bukan karena tak mampu belajar, melainkan karena tak sanggup membayar uang kuliah tunggal (UKT). Cerita-cerita itulah yang sampai ke telinga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan membuatnya tak tinggal diam.
Keprihatinan itu mengemuka setelah Eri mendengar langsung curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur. Fakta yang terungkap membuat suasana pertemuan terasa berat: ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera Desil 1–5 justru banyak tersebar di kampus swasta, dan sebagian di antaranya terancam drop out.
“Saya ini wali kota, sumpah saya jelas mengentaskan kemiskinan. Kalau anak-anak ini putus kuliah, bagaimana nasib keluarganya ke depan?” ujar Eri dalam pernyataan resmi Pemkot Surabaya, dikutip Senin (26/1/2026).
Salah satu kisah yang paling mengusik nurani Eri datang dari seorang rektor PTS. Ada mahasiswa yang hampir di-DO hanya karena telat membayar UKT. Bagi Eri, ini bukan sekadar urusan administrasi kampus, melainkan soal kehadiran negara di saat warganya paling membutuhkan.
Dari ruang pertemuan itu, lahirlah keputusan penting. Pemerintah Kota Surabaya akan menutup UKT mahasiswa PTS dari keluarga miskin Desil 1–5, tanpa membedakan status mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Bahkan, Pemkot bersiap merevisi Peraturan Wali Kota tentang tata cara pemberian beasiswa, agar kebijakan pendidikan lebih adil dan tepat sasaran.
“Kalau anak ini bisa lulus dan jadi sarjana, dia bisa mengubah nasib keluarganya. Itu tujuan saya,” tegas Eri.
Data awal yang disampaikan para rektor menunjukkan skala persoalan yang tak kecil. Di satu kampus PTS saja, seperti STIESIA Surabaya, tercatat sekitar 300 mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera. Karena itu, Eri langsung memerintahkan jajarannya untuk menyinkronkan data mahasiswa PTS dengan basis data Pemkot Surabaya.
“Setelah datanya cocok dan masuk Desil 1–5, akan langsung kami bantu. Tidak boleh ada mahasiswa berhenti kuliah hanya karena miskin,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari misi besar “Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana”, program yang ingin memastikan pendidikan tinggi benar-benar menjadi jalan keluar dari lingkar kemiskinan. Eri menegaskan, bantuan UKT ini tidak dibatasi kuota, dan mahasiswa bebas memilih PTS mana pun di Surabaya.
“UKT itu urusan pemerintah dengan kampus. Anak mau kuliah di mana saja silakan, yang penting jujur dan punya kesempatan yang sama,” katanya.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto menyebut langkah Pemkot Surabaya sebagai gerakan berani dan nyaris revolusioner. Menurutnya, realitas mahasiswa miskin di PTS selama ini kerap luput dari perhatian kebijakan publik.
“Faktanya, keluarga miskin Desil 1–5 itu melimpah di PTS. Kebijakan ini bisa menjadi tonggak baru,” kata Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Kini, bagi ratusan mahasiswa PTS Surabaya, kabar dari Balai Kota itu bukan sekadar berita. Ia menjelma harapan baru bahwa kemiskinan tak lagi menjadi vonis untuk berhenti bermimpi, dan kampus bukan lagi tempat air mata, melainkan jalan menuju masa depan. (*)
Komentar