JAKARTA | Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai penjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyerukan kepada Thailand dan Kamboja yang tengah dilanda ketegangan perbatasan agar segera menghentikan aksi militer dan kembali ke meja dialog demi menjaga persatuan ASEAN.
Seruan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025), sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Dalam forum tersebut, Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Malaysia selaku Ketua ASEAN, sekaligus mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan konflik secara damai sesuai Piagam ASEAN dan semangat kebersamaan regional.
“Indonesia mendorong agar semua pihak menghentikan aksi militer dan mengedepankan dialog serta diplomasi,” demikian pernyataan Kemlu RI.
Menlu Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia berperan secara konstruktif, termasuk mengirimkan personel ke dalam Tim Pengamat ASEAN yang diberi mandat untuk memantau kondisi di lapangan dan mendukung upaya deeskalasi konflik.
Lebih jauh, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat kapasitas ASEAN dalam pencegahan konflik dan penyelesaian damai, antara lain melalui optimalisasi Treaty of Amity and Cooperation (TAC) serta mekanisme ASEAN lainnya yang telah disepakati bersama.
Pertemuan tingkat menteri tersebut menghasilkan Pernyataan Ketua (Chair’s Statement) yang menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap persatuan, sentralitas ASEAN, dan penyelesaian konflik secara damai. ASEAN juga menyerukan pemulihan kepercayaan serta dialog berkelanjutan, baik melalui jalur bilateral maupun dengan fasilitasi Ketua ASEAN.
“Pada intinya, Indonesia percaya bahwa kedua keluarga kita di ASEAN, Kamboja dan Thailand, akan menemukan jalan damai melalui dialog dengan dukungan penuh ASEAN,” ujar Sugiono.
Pertemuan khusus ini digelar menyusul meningkatnya ketegangan di perbatasan Kamboja–Thailand sejak 8 Desember 2025, yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, serta pengungsian warga sipil di kedua negara. Situasi tersebut dinilai sebagai krisis kemanusiaan serius yang membutuhkan penanganan segera.
Seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Myanmar yang diwakili Permanent Secretary Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan nonpolitis, serta Vietnam yang diwakili pejabat tinggi. (*)
Komentar