JAKARTA | Di tengah puing bangunan sekolah yang tersapu banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah bergerak cepat memastikan satu hal hak belajar anak-anak tidak ikut tenggelam bersama bencana. Melalui program Emergency School Support, ruang-ruang belajar darurat mulai berdiri di berbagai titik terdampak.
Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan masa depan generasi muda ikut terhenti.
“Meskipun ribuan sekolah rusak, anak-anak tidak boleh kehilangan hak belajar terlalu lama,” kata Nico, Rabu (10/12/2025).
Data Kemendikdasmen menunjukkan 2.798 sekolah di Sumbar, Aceh, dan Sumut mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Dampaknya tidak kecil 208 ribu siswa dan 19 ribu guru terdampak langsung.
Namun Nico menegaskan bahwa kerusakan fisik tidak boleh mematahkan semangat. “Prinsipnya sederhana: meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah mulai mendistribusikan tenda sekolah, ruang kelas darurat, serta ribuan perlengkapan belajar ke wilayah-wilayah paling parah terdampak.
Sebagai langkah cepat, Kemendikdasmen menyiapkan, 126 tenda ruang kelas darurat, 10.200 paket perlengkapan sekolah
Bantuan tanggap darurat Rp21,1 miliar, termasuk dukungan daerah, Rp5,7 miliar untuk Sumbar, Rp560 juta untuk Aceh, Rp220 juta untuk Sumut
Hingga 4 Desember 2025, total 74 tenda darurat dan 10.000 paket perlengkapan sekolah siap distribusi.
Pembelajaran kemudian berjalan dengan skema campuran: kelas tenda, daring, luring, hingga sistem bergiliran di sekolah yang masih layak.
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, setidaknya 25 tenda belajar dipasang sebagai ruang pengganti sementara.
Pemerintah juga memberikan fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan jadwal Ujian Akhir Sekolah (UAS) agar tidak membebani siswa dan sekolah yang sedang beradaptasi.
Sementara itu, Kemendikdasmen melakukan rapid assessment guna memetakan tingkat kerusakan dan kebutuhan detail untuk perbaikan.
Tidak berhenti pada penanganan cepat, pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak sebagai prioritas revitalisasi sekolah 2026.
Setiap sekolah rusak akan menerima bantuan perbaikan awal Rp10–25 juta sambil menunggu pembangunan permanen.
“Ini bukan sekadar menyediakan tenda. Ini upaya menjaga harapan dan masa depan anak-anak di tengah situasi sulit,” tutup Nico Harjanto.(*)
Komentar