BANDUNG | Suasana penuh kehangatan dan keseriusan menyelimuti ruang pertemuan Hotel Horison Bandung pada Jumat, 28 November 2025.
Di sana, Kapolda Jawa Barat Irjen. Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menggelar silaturahmi sekaligus dialog kamtibmas bersama berbagai konfederasi buruh.
Pertemuan yang juga dihadiri pejabat utama Polda Jabar ini menjadi panggung penting untuk mempertegas komitmen kepolisian dalam mengawal perjuangan kaum pekerja di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kapolda Jabar menekankan bahwa hubungan antara buruh dan kepolisian bukanlah relasi yang berjarak, melainkan kolaborasi strategis demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib. Ia secara khusus menginstruksikan kepada para Kapolres untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan bupati maupun wali kota guna memperkuat penanganan tindak pidana ketenagakerjaan melalui pembentukan desk ketenagakerjaan.
Tak hanya soal penegakan hukum, Kapolda Jabar juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui sektor industri. Ia mengajak seluruh pihak mencari solusi terbaik, termasuk membuka ruang bagi para pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan peluang kerja baru.
“Polda Jabar berkomitmen untuk terus mendukung dan membela hak-hak buruh, serta memastikan setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik,” tegas Kapolda Jabar, Sabtu (29/11/2025).
Pertemuan itu juga menjadi ajang tukar pandangan antara kepolisian dan serikat pekerja. Sejumlah pimpinan buruh hadir, di antaranya Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto, Ketua PD FSP LEM SPSI Jabar H. M. Sidarta, dan Ketua GASPERMINDO Jabar Azhar Hariman. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen buruh untuk hadir secara konstruktif dalam dialog publik.
Ketua SBSI’92 Jabar, Ajat Sudrajat, menilai perlunya pembentukan desk naker di Polres–Polres yang memiliki kawasan industri padat. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto menegaskan bahwa buruh membutuhkan ruang komunikasi yang lebih terbuka dengan pemerintah. Ia menambahkan, buruh memiliki tekad kuat menjaga stabilitas Jawa Barat dan tidak akan bergabung dengan kelompok perusuh.
Ada pula aspirasi yang ditujukan kepada Gubernur Jabar. Para buruh meminta bantuan Polri melalui para Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan dengan KDM serta bupati dan wali kota. Menanggapi permintaan itu, Kapolda Jabar langsung memberikan lampu hijau.
“Jadwal pertemuan dengan KDM akan segera kami informasikan,” jawab Kapolda Jabar dengan tegas.
Melalui dialog yang hangat dan penuh semangat kerja sama ini, Polri dan buruh sama-sama menunjukkan wajah baru hubungan industrial: dialogis, solutif, dan berorientasi pada masa depan. Kapolda Jabar berharap sinergi ini menjadi pondasi bagi terciptanya Jawa Barat yang lebih aman, tertib, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (*)
Komentar