JAKARTA | Mayoritas warga Indonesia memberikan penilaian positif terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis pada Sabtu (8/11/2025), menunjukkan 56,7 persen responden menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena mampu memangkas pemborosan dalam penggunaan APBN.
Sementara itu, 61,7 persen publik berpendapat bahwa efisiensi tersebut telah berhasil mengalihkan anggaran yang sebelumnya tidak produktif seperti perjalanan dinas atau pengadaan alat tulis kantor menjadi program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat efisiensi APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Efisiensi berarti memastikan APBN dibelanjakan sesuai peruntukannya, tepat waktu, dan tentu tidak dikorup. Setiap rupiah harus bermanfaat untuk rakyat,” ujar Menkeu Purbaya kepada InfoPublik di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Ia menambahkan, langkah efisiensi tidak semata-mata memangkas anggaran, tetapi juga mengubah pola belanja agar lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia ini berlangsung pada 20–27 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih, dengan pengawasan ketat untuk menjaga kualitas data. Sebanyak 20 persen hasil wawancara diuji ulang secara acak oleh supervisor, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.
Kebijakan efisiensi anggaran ini dianggap sebagai bagian dari reformasi fiskal jangka panjang yang dicanangkan Presiden Prabowo. Fokusnya adalah menekan pemborosan, menutup kebocoran, dan memastikan setiap belanja negara memberikan manfaat nyata.
Dengan hasil survei yang positif, publik tampak menaruh kepercayaan besar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai lebih hemat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Satu tahun setelah dilantik, pemerintahan Prabowo–Gibran mulai menunjukkan hasil dari janji efisiensi dan optimalisasi anggaran.
Bagi sebagian besar masyarakat, perubahan arah belanja negara ini menandai pergeseran dari gaya birokrasi boros menuju tata kelola anggaran yang cerdas dan akuntabel. (*)