JAKARTA | Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 terus menyisakan tanda tanya besar.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai, jawaban atas misteri itu tidak cukup hanya ditangani aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim independen pencari fakta untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik tragedi tersebut.
Menurut Yusril, tim independen dibutuhkan untuk membongkar faktor-faktor yang tidak bisa dijangkau secara penuh oleh aparat. Mulai dari siapa aktor intelektual, sumber pendanaan, hingga target politik yang dibidik para penggerak kerusuhan.
“Ini harus diungkap jujur dan objektif. Negara dan rakyat berhak tahu akar masalahnya, agar bisa mengambil langkah hukum, introspeksi, serta mencegah peristiwa serupa di masa depan,” ujar Yusril dalam pernyataan resminya, Sabtu (13/9/2025).
Meski penting, Yusril mengakui wacana pembentukan tim independen masih dalam tahap usulan. Jika terealisasi, prosesnya akan memakan waktu cukup panjang, termasuk dalam menyusun struktur, membagi tim kerja, serta mengumpulkan bukti di lapangan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan akan investigasi independen tidak boleh menghambat penegakan hukum yang sudah berjalan.
“Aparat tetap harus bertindak. Penegakan hukum tidak bisa menunggu komisi terbentuk. Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili, jangan sampai lolos atau menghilangkan barang bukti,” tegas Yusril.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap pembentukan komisi investigasi independen yang diusulkan masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden dan GNB di Istana Negara pada Kamis (11/9/2025).
Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB sekaligus mantan Menteri Agama, menegaskan bahwa investigasi independen adalah langkah penting untuk mencegah fitnah terhadap mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil yang ikut turun ke jalan.
“Jangan sampai unjuk rasa rakyat dianggap sebagai biang kerusuhan. Investigasi independen perlu agar publik mendapatkan kebenaran yang objektif,” kata Lukman.
Kerusuhan yang kemudian dijuluki Prahara Agustus 2025 itu terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Bukan hanya aksi pembakaran dan penjarahan, tragedi tersebut juga merenggut sedikitnya 10 nyawa.
Salah satunya adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tewas mengenaskan setelah dilindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri saat kerusuhan di Jakarta. Kisah tragis Affan menjadi simbol korban sipil yang terjebak dalam pusaran kekacauan politik dan sosial.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah. Di satu sisi, penegakan hukum berjalan cepat dengan penangkapan para tersangka pelaku kerusuhan. Namun di sisi lain, desakan agar dibentuk tim independen semakin menguat, demi membuka tabir siapa yang sebenarnya mengorkestrasi kekacauan tersebut.
Investigasi mendalam diharapkan tidak hanya memberi jawaban atas tragedi Agustus, tetapi juga menjadi cermin bagi bangsa dalam menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang berkeadilan. (*)
Komentar