Indramayu | Sebuah lompatan besar dalam demokrasi desa tengah disiapkan oleh Kabupaten Indramayu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jawa Barat, Pilkades atau Pemilihan Kuwu (Pilwu) akan digelar menggunakan sistem semi digital, serentak di 139 desa pada 10 Desember 2025 mendatang. Indramayu pun resmi menjadi pilot project pertama digitalisasi Pilkades di Jawa Barat, membuka jalan bagi transformasi pemilihan desa berbasis teknologi.
“Betul, sudah final. Pilwu akan dilaksanakan pada 10 Desember 2025 dengan sistem hybrid atau semi digital,” ungkap Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indramayu, Iim Nurahim, dalam konferensi pers, Selasa (28/7/2025).
Iim menjelaskan bahwa sistem semi digital yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi digital untuk pemutakhiran data pemilih, serta layar sentuh (touch screen) di bilik suara saat pemungutan suara berlangsung. Meski begitu, metode ini tetap mempertahankan sistem pemilihan per Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan maksimal 650 pemilih per TPS.
“Belum diputuskan apakah aplikasi dan pengadaan layar sentuh akan ditangani pihak ketiga atau langsung oleh pemerintah provinsi,” imbuh Iim. Untuk saat ini, semua aspek teknis tengah dimatangkan, termasuk kemungkinan pengadaan perangkat dan jaringan pendukung di desa-desa.
Tahapan penting dalam pelaksanaan Pilwu ini akan dimulai dari sosialisasi intensif kepada seluruh 139 desa yang terlibat. DPMD Indramayu akan segera menyebarkan informasi melalui regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (Kepbup) yang akan ditandatangani oleh Bupati Indramayu dan disampaikan ke DPRD.
“Kami akan kumpulkan 139 desa untuk sosialisasi awal agar perangkat desa dan masyarakat paham alur pemilihannya,” terang Iim.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut langkah ini sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi desa yang lebih transparan dan efisien. Namun ia menekankan bahwa transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan mental dan pemahaman masyarakat.
“Mekanisme ini perlu disosialisasikan secara intensif. Walau berbasis digital, pemilihan kepala desa tetap harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi,” ujar Lucky.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, yang menyebut bahwa keberhasilan Pilwu digital di Indramayu akan menjadi model percontohan untuk desa-desa lain di Jawa Barat pada 2026 mendatang.
“Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan Indramayu sebagai pilot project. Kami menyiapkan tim teknis untuk mendampingi simulasi hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sinergi antara provinsi, kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” pungkasnya.(*)
Komentar