Jakarta | Isu dugaan intervensi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2024 ditepis langsung oleh jajaran pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kompak menyatakan: “Tak ada intervensi apa pun!”
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Ribka memastikan, hingga detik ini, tahapan PSU dan pilkada ulang berjalan bersih, transparan, dan dalam pantauan ketat.
“Sampai hari ini, intervensi itu enggak ada. Kalau ada yang mengklaim, silakan dibuktikan. Karena PSU ini diawasi ketat, baik oleh masyarakat, lembaga negara, hingga aparat keamanan,” tegas Ribka Haluk.
Pernyataan Ribka ini menepis kekhawatiran yang sempat dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, yang mempertanyakan kemungkinan adanya pengaruh atau tekanan tertentu dalam proses persiapan PSU dan pilkada ulang di sejumlah daerah.
Senada dengan Kemendagri, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga menyampaikan hal serupa. Menurut keduanya, penyelenggara pemilu bekerja sesuai koridor hukum, tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.
“Kami pastikan, semua berjalan sesuai aturan. Tidak ada intervensi, semua terbuka,” ujar Afifuddin.
“Bawaslu terus melakukan pengawasan melekat. Kalau ada pelanggaran, pasti kami tindak. Tapi sejauh ini, bersih,” sambung Rahmat Bagja.
Meski situasi dinilai kondusif, Ribka Haluk mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal keamanan, tapi juga kualitas teknis pelaksanaan oleh penyelenggara di lapangan.
“Keamanan masyarakat dijaga TNI-Polri, didukung tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kita betul-betul awasi sekarang ini adalah kualitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Jangan sampai teknisnya bermasalah,” ujar Ribka.
Ribka menegaskan, Kemendagri bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi risiko demi menjamin PSU dan pilkada ulang berjalan jujur, adil, dan profesional.
Catat Jadwalnya: Di Mana dan Kapan PSU & Pilkada Ulang Digelar?
Pemungutan Suara Ulang (PSU)
6 Agustus 2025
Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Barito Utara
Pilkada Ulang
27 Agustus 2025
Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka
Kemendagri, KPU, hingga Bawaslu kini memastikan satu hal: tak akan ada ruang bagi “tangan-tangan siluman” yang coba mencemari demokrasi. PSU dan pilkada ulang 2024 dipastikan tetap berada di jalur konstitusi. Masyarakat pun diimbau aktif mengawal jalannya proses ini, demi demokrasi yang sehat dan berintegritas. (*)
Komentar