Cirebon |Angin segar berembus kencang di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II siap digelar, Selasa (15/7/2025) pukul 14.00 WIB di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon. Momen ini menjadi langkah awal Bupati Imron bersama Wakil Bupati Jigus untuk menyusun ulang kekuatan birokrasi di sisa masa kepemimpinannya.
Tak main-main, informasi yang dihimpun menyebut, belasan pejabat tinggi pratama (eselon II) bakal terkena pergeseran posisi. Sebagian akan menduduki jabatan strategis, sebagian lagi mengisi kursi kosong yang selama ini dibiarkan lama tanpa nakhoda lantaran pejabat sebelumnya pensiun. Rotasi ini telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan sah secara administrasi.
“Besok wajah birokrasi Cirebon akan berubah cukup signifikan. Banyak nama lama bergeser, tapi ada juga wajah baru yang dipercaya,” ungkap salah satu sumber internal Pemkab Cirebon yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu nama yang santer dibicarakan adalah Hj. Eni Suaheni, SKM, M.Kes. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Namun kabarnya, Hj. Eni akan kembali ditugaskan memimpin Dinas Kesehatan, posisi yang sempat ia emban beberapa tahun lalu.
“Isunya Bu Hj. Eni balik lagi ke Dinkes. Sementara pejabat Dinkes yang sekarang bisa saja bergeser ke Dinas KB, staf ahli, atau mungkin rumah sakit daerah,” kata sumber tersebut.
Selain Dinkes, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga disebut-sebut akan mengalami perombakan pimpinan. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai nama-nama yang akan menempati kursi tersebut.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, saat dikonfirmasi soal kabar mutasi ini memilih irit bicara. “Besok saja dilihat, siapa yang bergeser dan berubah,” ucapnya singkat.
Meski demikian, undangan pelantikan sudah tersebar. Mutasi ini bukan sekadar mengganti nama di kursi dinas, tapi diharapkan membawa penyegaran sekaligus percepatan kinerja birokrasi untuk mendukung target-target pembangunan Pemkab Cirebon.
Pemerhati kebijakan publik, Angga Maradeka, menyebut mutasi ini penting untuk optimalisasi layanan publik. Menurutnya, pengisian jabatan yang kosong akibat pensiun dan rotasi ke posisi yang lebih relevan merupakan kebutuhan organisasi, bukan sekadar formalitas.
“Ini soal akselerasi kinerja. Pemkab perlu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat demi mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Angga. (*)
Komentar