Jakarta | Pemerintah benar-benar menunjukkan taringnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, hingga Juli 2025, sebanyak 360 ribu ton bantuan beras resmi disalurkan ke masyarakat sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti negara hadir langsung ke dapur rakyat.
“Bantuan ini bukan basa-basi. Ini bentuk nyata negara hadir, menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses pangan, khususnya beras,” ujar Mentan Amran, Sabtu (12/7/2025).
Tak sekadar menyalurkan bansos, Mentan Amran juga menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tak boleh main-main. Ia mewanti-wanti agar Bulog berhati-hati, jangan sampai beras murah yang ditujukan untuk rakyat kecil malah “bocor” ke tangan para mafia pangan.
“Saya tekankan, jangan ada yang bermain-main. Bulog harus hati-hati, SPHP itu benteng rakyat dari ulah nakal para oknum. Mafia pangan? Kalau ketahuan, kami tindak tegas!” tegas Amran.
Pernyataan keras ini bukan tanpa sebab. Investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri menemukan indikasi sejumlah produsen nakal memalsukan standar mutu dan takaran beras. Temuan ini menguatkan pentingnya SPHP sebagai alat negara melawan kecurangan pangan.
SPHP yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menyasar pasar tradisional, koperasi desa, outlet pangan, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan wajib dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Bukan cuma soal harga, tapi soal keadilan distribusi.
“Kalau distribusi tidak tepat sasaran, SPHP ini gagal. Jangan main-main, karena ini soal perut rakyat,” imbuh Mentan.
Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memacu produksi lewat program pompanisasi, benih tahan kekeringan, hingga percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 diperkirakan tembus 24,97 juta ton, naik signifikan 14,09% dibanding periode sama tahun lalu.
“Kami pastikan produksi aman. Tapi percuma panen banyak kalau distribusi tak jujur. Bansos dan SPHP ini dua sisi mata uang: yang satu lindungi rakyat kecil, yang satu jaga stabilitas pasar,” kata Mentan.
Di akhir, Mentan Amran mengingatkan keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari petani, distributor, hingga pemerintah daerah.
“Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. SPHP harus dikelola dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian. Kalau ada yang main api, negara tak akan diam.” (*)
Komentar