Canberra | Pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati langkah konkret untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian, penanganan pengungsi, serta keamanan regional, dalam sebuah pertemuan penting di Canberra, Senin (23/6/2024).
Pertemuan ini mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, beserta jajaran tinggi dari kedua negara. Fokus utama pembahasan adalah penanggulangan penyelundupan manusia dan penguatan keamanan lintas negara.
Dalam forum bilateral tersebut, Menko Yusril mengapresiasi langkah cepat dan akurat pemerintah Australia dalam berbagi informasi intelijen, khususnya terkait aktivitas jaringan penyelundupan manusia yang menjadikan Indonesia sebagai jalur transit.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Australia atas informasi intelijen yang cepat dan rinci terkait jaringan penyelundupan manusia,” ujar Yusril, Selasa (24/6/2024).
Yusril juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama operasional dengan Australia melalui deteksi dini, operasi gabungan, dan investigasi lintas batas. Ia mengusulkan dibentuknya mekanisme pertukaran informasi real-time dan aman, yang dapat melacak aktor utama, pendanaan, serta platform digital yang digunakan oleh sindikat penyelundupan.
Pernyataan Menko Yusril disambut positif oleh Mendagri Australia, Tony Burke. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif strategis yang diajukan, dan menekankan pentingnya solidaritas regional dalam menjaga stabilitas keamanan dan arus migrasi.
“Saya menyetujui dan mendukung komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama hukum, keimigrasian, penanganan pengungsi, serta keamanan kawasan,” ungkap Tony Burke.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Kolaborasi strategis ini menjadi langkah nyata kedua negara dalam menghadapi tantangan migrasi global, serta upaya menjadikan kawasan Asia-Pasifik lebih aman dan tertib, terutama dari ancaman kejahatan lintas negara. (*)
Komentar