Jakarta | Di tengah panasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel, sebanyak 123 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari zona rawan. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan, evakuasi dilakukan secara bertahap melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan yang difasilitasi oleh KBRI Teheran dan KBRI Amman.
“Sebanyak 97 WNI dari Iran dan 26 dari wilayah Tel Aviv, Yerusalem, serta Arabah berhasil dievakuasi melalui Azerbaijan. Proses ini dilakukan secara terkoordinasi oleh tim KBRI di wilayah masing-masing,” kata Sugiono dalam keterangan resmi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Sugiono menjelaskan bahwa saat ini tercatat 386 WNI berada di Iran, sementara 167 lainnya tersebar di Tel Aviv, Yerusalem, dan Arabah. Meski sejumlah besar telah berhasil dievakuasi, tidak semua WNI memilih untuk meninggalkan wilayah tersebut.
“Ada WNI yang memutuskan tetap tinggal di Iran dan Israel, dengan alasan keluarga maupun pekerjaan. Kami terus memantau kondisi mereka dan membuka opsi evakuasi kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyebut telah membentuk tim tanggap darurat (crisis response team) untuk merespons jika terjadi eskalasi situasi yang mengancam keselamatan WNI di negara konflik.
Evakuasi ini dilakukan menyusul ketegangan serius antara Iran dan Israel, yang meletus pada 13 Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran, menewaskan sejumlah tokoh penting termasuk komandan senior dan ilmuwan nuklir. Iran membalas dengan gelombang rudal dan drone ke wilayah Israel, memicu intervensi Amerika Serikat.
Puncaknya terjadi ketika pasukan AS membombardir tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni, yang kemudian direspons Iran dengan menyerang Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar.
“Situasi sangat dinamis. Gencatan senjata baru terjadi pada 24 Juni lalu, dan kita belum bisa menjamin stabilitas jangka panjang,” ujar Menlu Sugiono.
Sugiono menekankan, prioritas pemerintah adalah keselamatan seluruh WNI di zona konflik. Ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik dan mempercayakan informasi hanya dari sumber resmi Kementerian Luar Negeri.
“Kami terus bekerja, menjalin komunikasi dengan pemerintah lokal dan organisasi internasional agar setiap WNI yang membutuhkan perlindungan dapat segera ditangani,” pungkasnya.
Kementerian Luar Negeri membuka hotline layanan bantuan WNI di wilayah konflik dan menyediakan kanal informasi daring untuk pemantauan serta koordinasi evakuasi lanjutan.(*)
sumber : infopublik
Komentar