Min.co.id ~ Jakarta ~ Pena tajam yang selama ini jadi alat kontrol sosial, kini mendapat tempat bernaung yang layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait resmi mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus bagi wartawan Indonesia. Sebuah langkah yang bukan hanya disambut hangat, tapi juga dianggap sangat relevan oleh kalangan jurnalis.
“Lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, dalam pertemuan penting bersama Menteri Maruarar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta.
Langkah ini bukan sekadar bantuan—ini bentuk penghargaan atas kerja keras jurnalis dalam menyuarakan kebenaran. Tapi Maruarar menegaskan, program ini bukan suap halus untuk membungkam kritik.
“Silakan tetap kritis. Wartawan tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya. Sentilan yang membuat suasana diskusi menghangat, namun justru memperlihatkan niat tulus sang menteri.
Program ini ditujukan bagi wartawan berpenghasilan di bawah Rp8 juta (lajang) dan Rp13 juta (menikah), dengan sejumlah keistimewaan Bebas PPN, BPTB, dan PGB , Uang muka hanya 1% , Harga maksimal Rp185 juta (Jabodetabek) dan Rp165 juta (luar Jabodetabek) , Bunga tetap 5% , Cicilan mulai dari Rp950 ribu–Rp1,2 juta per bulan hingga 20 tahun.
Dan yang penting, harus punya sertifikat kompetensi sebagai wartawan profesional.
Agar program ini tak sekadar manis di kertas, Maruarar menargetkan 100 rumah pertama rampung dan diserahkan pada 6 Mei 2025. Sesuai pesan Presiden Prabowo: “Kerja cepat, bukan banyak teori.”
Sementara BPS bertugas memastikan bahwa para penerima terdata jelas secara by name dan by address. Data wartawan yang layak menerima akan disusun bareng konstituen Dewan Pers, dipimpin oleh Fifi Alyeda Yahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media.
Menteri Meutya Hafidz berharap kuota 1.000 unit bisa ditambah. “Kebutuhannya jauh lebih besar dari itu. Kita bicara soal masa depan jurnalisme yang layak dan manusiawi,” ujarnya.
Setelah tenaga kesehatan, guru, dan nelayan, kini giliran jurnalis yang merasakan manfaat dari program perumahan ini. Minggu depan, giliran tenaga kerja migran.
Kini, harapan para jurnalis untuk punya rumah sendiri bukan lagi sekadar impian di balik layar laptop. Berita bisa ditulis dari rumah sendiri bukan dari kontrakan yang harus dibayar bulanan sambil mengais sinyal Wi-Fi tetangga.(*)
Editor : Achmad
Komentar