Min.co.id ~ Jakarta ~ Pemerintah pusat memastikan bahwa pembekalan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 sepenuhnya dibiayai oleh APBN, menghapus skema awal yang sempat membebankan anggaran kepada daerah. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ, yang dirilis pada Kamis (13/2).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa seluruh biaya retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang akan ditanggung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
“Kemendagri memiliki mata anggaran khusus untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, sehingga seluruh pembiayaan ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Bima, Kamis (13/2/2025).
Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Pemimpin Daerah
Langkah ini diambil sebagai bentuk pembinaan bagi kepala daerah, terutama mereka yang berasal dari latar belakang non-birokrasi. Dengan pelatihan intensif ini, diharapkan para pemimpin daerah lebih siap dalam mengelola kebijakan dan anggaran dengan efektif.
Jadwal dan Tahapan Retret Kepala Daerah
Gelombang pertama: 505 kepala daerah, 21-28 Februari 2025, Akmil Magelang.
Gelombang kedua: 40 kepala daerah, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menariknya, konsep ini mirip dengan retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Dengan pendekatan yang sama, diharapkan kepala daerah memiliki wawasan kepemimpinan yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan pemerintahan di daerah masing-masing.
Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan pemimpin daerah yang tidak hanya terpilih secara demokratis, tetapi juga kompeten dalam mengelola daerahnya menuju kemajuan yang lebih baik. (*)
Editor : Achmad