Min.co.id ~ Jakarta ~ Di tengah hangatnya perdebatan tentang presidential threshold, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyerukan reformasi mendalam untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden.
Dalam diskusi bertajuk Ngaji Konstitusi di Jakarta, Jumat (10/1/2025), Jimly menyebut threshold sebagai penghambat yang mengerdilkan semangat demokrasi bangsa.
“Threshold bukanlah jaring penyaring yang sehat. Ini pagar tinggi yang menutup peluang bagi pemimpin-pemimpin potensial dari berbagai daerah dan latar belakang untuk tampil,” tegas Jimly, membuka diskusi yang langsung memantik perhatian hadirin.
Ambang Batas, Ambang Masalah
Jimly menyoroti bahwa ambang batas 20 persen menciptakan eksklusivitas dalam politik nasional, di mana hanya partai-partai besar yang dapat mengajukan calon presiden. Akibatnya, rakyat kehilangan banyak pilihan, sementara kompetisi politik menjadi kurang dinamis.
“Saat rakyat dihadapkan pada pilihan yang terbatas, demokrasi kehilangan semangat utamanya, yaitu kebebasan untuk memilih pemimpin terbaik tanpa dibatasi kalkulasi politik elite,” ungkapnya.
Pluralitas adalah Kekuatan, Bukan Beban
Lebih lanjut, Jimly menekankan bahwa Indonesia yang kaya akan keberagaman seharusnya mampu menciptakan sistem politik yang inklusif. Ia menyerukan peluang lebih besar bagi tokoh dari luar Pulau Jawa untuk ikut bersaing di pentas nasional.
“Kita harus membuka jalan bagi calon dari Papua, Kalimantan, Aceh, atau wilayah mana pun. Keberagaman ini bukan beban, melainkan kekuatan yang akan memperkaya demokrasi kita,” jelasnya penuh semangat.
Momentum untuk Berubah
Jimly mengajak semua pihak melihat putusan MK terbaru sebagai momentum refleksi. Ia mengingatkan bahwa reformasi presidential threshold bukan hanya soal teknis, tetapi juga langkah strategis untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan adil.
“Dengan menghapus threshold, kita membuka peluang lebih besar bagi ide-ide segar, visi baru, dan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat,” ujarnya.
Cerminan dari Negara Lain
Jimly membandingkan dengan negara-negara lain yang berhasil menciptakan sistem tanpa ambang batas. Ia menilai banyak kandidat justru memperkaya pilihan rakyat dan menciptakan dinamika politik yang lebih sehat.
“Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang memberikan peluang kepada semua, bukan hanya segelintir. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu melangkah lebih jauh,” tutupnya.
Seruan Jimly ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak yang sepakat bahwa reformasi threshold dapat menjadi langkah besar untuk memperkuat sistem politik Indonesia. Kini, bola ada di tangan pembuat kebijakan untuk menjadikan demokrasi Indonesia benar-benar menjadi milik semua rakyat.(*)
Editor : Achmad