POLDA JABAR,- Kapolres Sukabumi Polda Jabar AKBP Maruly Pardede SH SIK MH Menghadiri giat khitanan masal di TPI Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, kabupaten Sukabumi, pada hari Kanis(18 /05/23)
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.
Kapolres Sukabumi Polda Jabar AKBP Maruly Pardede SH SIK MH Menerangkan Dimana Polres Sukabumi Polda Jabar akan selalu hadir dalam setiap Kegiatan Masyarakat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, tak terkecuali Pada kegiatan khitanan masal di TPI Palabuhanratu, dalam rangka Memperingati hari Nelayan ke 63 yang diprakarsai HNSI
“Saya terjunkan Puluhan Personel Polres Sukabumi Polda Jabar untuk mensupport agar kegiatan Khitanan Masal ini Berjalan dengan aman dan lancar” Ujarnya.
Pada kesempatan Tersebut juga Kapolres Sukabumi Polda Jabar didampingi ketua. panitia dari sekjen HNSI dan tim medis dari dinas kesehatan dan RSUD Palabuhan ratu memberikan Semangat kepada anak anak yang di Khitan dengan memberikan sejumlah mainan.
[09.00, 19/5/2023] Kompol Nurul (Humas Polda Jabar): Polri Keluarkan Aturan Optimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE dan Tiadakan Razia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.
“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).
Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.
“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.
Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.
“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.(red)