Min.co.id,Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjanji akan menjelaskan secara detail kepada publik ihwal polemik impor ratusan senjata dan ribuan amunisi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Hal itu akan dijelaskan oleh Wiranto pada waktu yang menurutnya tepat. Namun, untuk saat ini, dia mengimbau baik Polri maupun TNI untuk tidak membicarakan masalah ini secara langsung di hadapan publik.
“Nanti dibicarakan. Impor ada, bagaimana dananya, bagaimana kepentingannya, Undang-undangnya. Enggak perlu kita bicarakan di publik. Setop dulu,” kata Wiranto di kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin.
Sambil menunggu proses tersebut, Wiranto berharap tak ada yang memberikan pernyataan perihal pengadaan senjata. Ia khawatir setiap pernyataan yang keluar akan dipelintir.
“Kalau kami ngomong nanti digoreng lagi. Karena itu setop dulu. Kami koordinasi internal, dan nanti sampaikan kepada publik,” ujarnya.
Muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jakarta, karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL terdiri atas 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut oleh pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, pada Jumat (29/9) pukul 23.30 WIB.
Polri telah mengakui impor ratusan senjata untuk Korps Brimob Polri tersebut. Pengadaannya sudah melalui proses anggaran yang sah. Namun, perijinannya masih diurus kepada TNI.
“Barang yang ada dalam Bandara Soetta yang dinyatakan dimaksud rekan-rekan senjata adalah betul milik Polri dan barang yang sah,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (30/9).
Menurutnya, pengadaan senjata itu sudah melalui prosedur yang sah. Ia juga mengakui masuknya senjata itu membutuhkan ijin dari TNI.
“Semua sudah sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, proses lelang dan kemudian proses berikutnya sampai kemudian di-review pengadaan dan pembeliannya oleh pihak ke-4 dan proses masuk ke Indonesia,” jelasnya.
Impor senjata oleh Polri itu menjadi polemik setelah beberapa hari sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa ada institusi non militer yang berencana mendatangkan atau membeli 5.000 pucuk senjata.
Menurut Gatot, nama Presiden Jokowi ikut dicatut untuk memuluskan impor senjata itu. Namun dia yakin bukan presiden yang memasan itu. Gatot mengklaim informasi itu didapat dari pihak yang dapat dipercaya (A1).
“Tidak akan saya sampaikan di sini kalau datanya tak akurat, data intelijen kami akurat,” kata Gatot.
Pernyataan Gatot itu sempat menimbulkan polemik di masyarakat.
Wiranto pun langsung meluruskan pernyataan Gatot soal pembelian 5.000 senjata. Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.
Sumber : CNN Indonesia