Keduanya masuk lewat pintu samping Wisma Negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan berjalan kurang lebih selama satu jam.
Sekitar pukul 16.10 WIB keduanya keluar bersamaan. Namun, mereka enggan memberikan penjelasan dan langsung masuk ke kendaraan dinas masing-masing.
Pertemuan itu mengundang spekulasi terkait dengan pernyataan Panglima TNI dalam silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat 22 September lalu.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi S.P. menepis pertemuan mendadak Presiden Jokowi dengan Wiranto dan Gatot Nurmantyo terkait pernyataan Gatot yang memicu kontroversi itu.
Gatot, kata Johan, melaporkan persiapan HUT ke-72 TNI pada 5 Oktober di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. “Termasuk meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI,” ujar Johan.
Pengamat militer Al Araf menilai pernyataan Gatot berpotensi menimbulkan konflik antarinstitusi negara. “Kalau memang ingin mengeluarkan statement politis, Panglima TNI harus turun jabatan,” ujarnya, tadi malam.
Al Araf menyarankan, bila Panglima TNI ingin tetap menggenggam tongkat komandonya, sebaiknya fokus membangun profesionalisme prajurit, bukan sibuk tampil di panggung-panggung yang beraroma politis.
“Datang ke batalion, cek latihan TNI, persiapan prajurit, atau datang ke wilayah perbatasan ketimbang bangun politik,” tuturnya.
Anggap selesai
Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap polemik pernyataan Panglima TNI soal 5.000 pucuk senjata sudah selesai.
“Tadi malam (Selasa malam), setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan,” katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.
Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya. “Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas,” tandasnya.
Setali tiga uang, Panglima TNI juga enggan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi. “Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan, dong. Tanya sama Presiden,” ujarnya seusai diskusi di Fraksi PKS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Gatot, pihaknya hanya akan melaporkan hal itu kepada Presiden, bukan kepada Menko Polhukam atau Menteri Pertahanan. Dia juga menegaskan yang mengetahui adanya miskomunikasi atau tidak ialah Presiden.
Menko Polhukam sebelumnya mengaku sudah meminta penjelasan Panglima TNI. Masalahnya, kata dia, hanya miskomunikasi yang belum tuntas.
Saat berdiskusi di Fraksi PKS, Panglima TNI menyinggung soal keturunan PKI yang masuk parlemen yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI.
Karena masih berselimut misteri pernyataan Panglima TNI itu, Komisi I DPR akan mengundang Panglima TNI dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 3 Oktober 2017.
“Panglima mengatakan ada 5.000 impor senjata ilegal, sedangkan Menko Polhukam bilang 500 (senjata) dari PT Pindad. Dari situ sudah mengundang tanya masyarakat,” ujar anggota Komisi I DPR Syarief Hasan (Demokrat). (sumber :metrotvnews)