“Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos,” kata Ridlwan di Jakarta, Senin 25 September 2017.
Menko Polhukam Wiranto sudah menegaskan isu pengadaan senjata ini hanya soal komunikasi yang belum tuntas. Kendati demikian, di media sosial persoalan itu terus menjadi perbincangan.
Ridlwan menjelaskan, pada Sabtu 23 September 2017 pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topic di Twitter.
“Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun asli,” kata alumnus S-2 kajian intelijen UI tersebut.
Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. “Setelah saya cek, website itu di-hosting dari luar negeri, ” kata Ridlwan.
Website Perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. “Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan,” kata Ridlwan.
Pada Minggu 24 September, isu makin memanas karena beredar berita melalui grup WhatsApp yang mengutip situs Perangbintang.com. Padahal, berita itu fiktif.
“Seolah-olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan,” kata Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu.
DPR dukung BIN
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan Komisi I pernah mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) melengkapi sejumlah fasilitas pembelajaran kepada taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Salah satunya, pembelian senjata api.
“Kami pernah mendorong kepada STIN karena anggarannya ada di BIN. Kami tidak bahas sampai satuan tiga. Namun, mendorong agar taruna STIN tidak belajar dengan menggunakan senjata replika,” kata Abdul Kharis di Gedung DPR, Jakarta.
Ia mengatakan tidak mungkin para taruna STIN belajar tapi menggunakan senjata replika dari kayu. Calon intelijen juga tidak bisa mahir menembak bila harus terus pergi latihan ke lapangan menembak milik kepolisian karena memakan waktu.
“Kalau kaitannya dengan STIN yang ada di BIN, kami mendorong agar ada tempat latihan sehingga tidak menggunakan senjata replika kayu,” ujar dia.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan 517 pucuk senjata yang hendak dibeli BIN sudah mendapatkan izin resmi dari Mabes Polri. “Aturannya ialah BIN mengajukan kepada Polri. Nanti Polri memproses memberikan rekomendasi untuk membeli ke Pindad. Kemudian dibeli oleh BIN kepada Pindad. Nanti dari Pindad diserahkan melalui Polri dulu,” ujar dia.(metrotvnews)