“Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi atau kita tidak hanya bicara legalitas,” tegas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Kalla menekankan citra Partai Golkar sangat bergantung pada masyarakat. Penilaian publik, tegas dia, merupakan tolak ukur berjayanya sebuah partai. Jika publik menilai pemimpin partai politik jelek, suara yang akan diperoleh pun tak akan maksimal. Celakanya, hal itu berpotensi menghalangi partai merajai pemilihan umum.
“Apalagi pimpinannya begitu (terkena kasus hukum) kan? Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian,” kata Kalla.
Novanto tersangkut kasus dugaan korupsi KTP-el. KPK telah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus itu.
Kalla menilai sosok pemimpin Golkar harus bersih dan berpengalaman. Kalla sempat membantah apakah sosok itu harus berasal dari kabinet. Namun, bukan tak mungkin keputusan itu diambil.
“Justru tidak boleh dari kabinet, artinya selama ini tidak. Bisa saja, itu tidak tertulis,” kata Kalla.
Airlangga Hartarto, politikus Golkar yang kini menjabat Menteri Perindustrian memang sempat disebut cocok mengisis posisi ketua umum. Ia bahkan sempat masuk bursa pemilihan ketua umum meski akhirnya menyatakan mundur.
Kalla tak mau masuk ke wilayah itu. Ia ogah menjagokan siapa pun untuk menggantikan Novanto. Menurut dia, Golkar memiliki banyak kader berpengalaman. “Banyak yang pantas.”
DPP Partai Golkar mengadakan rapat harian dalam beberapa hari terakhir. Rapat merekomendasikan Ketua Umum Setya Novanto mundur. Desakan itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid.
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, DPP segera menagih jawaban Novanto. “Jadi nanti rapat pleno akan digelar hari Kamis. Kemarin itu kan rapat pleno harian. Hari Kamis nanti rencananya kita mendengar jawaban pak Novanto. Ini menurut pak Nurdin,” kata Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(metrotvnews)