Adapun nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.
Dan nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral.
Dengan terjadinya pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah diharapkan dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif.“Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama,” jelas Mendikbud.
Selain Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Nasional, di tahun 2017 Kemendikbud melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Menurut Presiden, peningkatan produktivitas generasi muda menjadi hal strategis yang perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mampu memenangkan persaingan antarnegara di era pasar bebas.
Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas pendidik melalui program magang dan sertifikasi keahlian ganda menjadi target revitalisasi SMK. Selain itu, untuk memudahkan proses sertifikasi kompetensi kepada para lulusan SMK ditempuh dengan program penetapan satuan pendidikan sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Pihak Pertama. Tak kurang dari 1650 SMK di seluruh Indonesia menjadi target program penguatan kelembagaan tersebut.
Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh dengan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejak 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 19 juta anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia dapat terus bersekolah. Selain membantu meringankan beban personal peserta didik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan wajib belajar. Kemendikbud juga terus melaksanakan beragam kebijakan afirmasi seperti perbaikan dan penyediaan sarana fisik ruang belajar dan gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat ataupun yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.