oleh

Membaca Arah Kemandirian Desa

-Opini-103 views

Min.co.id-Majalengka-Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Sabtu (4/7/2020). Rangkaian kegiatan Kang Uu di Majalengka yakni menghadiri diskusi Forum Warga Merdeka Desa (Merdesa) di Kampung Kaputren, Desa Putridalem, Jatitujuh, mengunjungi Pameran Custom Republik di Jebor Hall Jatiwangi, Kantor Sekretariat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majalengka, dan Kantor PWI Kabupaten Majalengka.

Uu menuturkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berupaya membangun desa lewat program unggulan melalui Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) mulai dari One Village One Company (OVOP) hingga pengembangan desa wisata. Desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa. Untuk memaksimalkan kesuksesan berbagai program desa, lanjut Kang Uu, juga diperlukan komunikasi yang baik dengan aparat desa serta keselarasan program dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, hingga di desa. Pemda Provinsi Jabar terus mendorong segala potensi di desa mulai dari perkebunan, perikanan, pertanian, budaya, hingga wisata. (Jabarpublisher, 5/7/2020)

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya, maka pemerintah mengucurkan Dana Desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan Dana Desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main. Pasalnya, pengaturan tentang desa telah berpayung pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang serta diakui dan dihormati pengaturan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Tahun 2018 lalu pemerintah mengalokasikan dana Rp60 triliun, sama dengan tahun 2017. Untuk jangka waku 2014-2019, total Dana Desa yang direncanakan yakni sejumlah Rp400 triliun. Realisasi untuk tahun 2019, pemerintah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Jumlah desa ini mengalami peningkatan. Karena tercatat, jumlah desa pada tahun 2018 hanya 74.910 desa. Kemudian untuk tahun 2020, pemerintah akan mengubah arah penggunaan Dana Desa. Jika sebelumnya untuk pembangunan proyek infrastruktur, maka di tahun 2020 nanti alokasi Dana Desa akan banyak digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Terkait dengan penguatan pariwisata desa, Mendes PDTT era Jokowi jilid 1, Eko Putro Sandjojo, pada September 2019 lalu menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat membantu pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan produk unggulan desa. Untuk itu, Eko mendorong desa yang memiliki potensi wisata dapat mengembangkan potensi ini melalui BUMDes.

BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata dianggap banyak yang telah mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dari Dana Desa. Eko juga menambahkan, desa wisata dapat dikembangkan menggunakan anggaran Dana Desa. Eko berharap desa wisata ini dapat menarik perhatian banyak turis sehingga aktivitas ekonomi perdesaan meningkat.

Mencermati hal ini, pada dasarnya ini tak ubahnya simpulan bahwa dampak jangka panjang dana desa justru mengukuhkan jejaring kapitalisme ke pelosok negeri. Jika dicerna, di satu sisi, desa diotonomisasi melalu UU Desa sehingga desa berhak mengatur dirinya (pemerintahannya) sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat sepenuhnya. Sementara di sisi lain, desa juga diberi ruang luas untuk memanfaatkan Dana Desa melalui BUMDes, tapi untuk menjadi desa wisata.

Hal ini seyogyanya mengingatkan kita bahwa keberadaan Dana Desa, terlebih jika sudah dikelola BUMDes, menunjukkan berlepasnya tanggung jawab pemerintah pusat terhadap desa yang bersangkutan. Desa dianggap sudah bisa mandiri dan memperoleh pendapatan sendiri tanpa harus mengajukan anggaran ke pusat. Pasalnya, perhatian dan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat kepada desa tidak cukup dengan semata-mata menggelontorkan dana. Lebih dari itu, seharusnya pemerintah pusat memberikan jaminan politik yang kondusif dan mencegah campur tangan asing langsung ke desa secara de jure akibat adanya UU Desa.

Dari sini salah satu corak ekonomi negara bersistem ekonomi kapitalisme adalah menjadikan sektor pariwisata menjadi sumber devisa negara. Dan inilah yang selama ini juga sedang, masih, dan akan terus terjadi di negara kita selama masih berpegang pada sistem ekonomi kapitalisme. Ini artinya, program Dana Desa yang seolah merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat ke desa-desa berbagai pelosok negeri ternyata menyimpan motif neoliberalisasi ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata.

Kita tahu bahwa pariwisata adalah “mengundang” orang baru, atau orang yang asing dari kondisi desa setempat. Orang baru tentu memiliki pemikiran baru yang sangat mungkin berbeda dengan desa tujuan barunya. Orang baru juga berpeluang memiliki ide-ide asing yang bertolak belakang dengan desa tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa neoliberalisasi ekonomi melalui sektor pariwisata ini juga akan memberi kesempatan terjadinya akulturasi dan liberalisasi pemikiran bagi penduduk setempat.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala, dan jika ia memerintahkan selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad).

Hadis ini bermakna bahwa keberadaan seorang imam (pemimpin, khalifah) adalah untuk menjadi junnah (perisai) yang melindungi masyarakat dari berbagai marabahaya, keburukan, kemudaratan, kezaliman, dan semacamnya. Namun ketika model pemimpin seperti itu tidak ada, maka di antara dampak yang berpeluang terjadi adalah seperti simalakama Dana Desa tadi.

Karenanya, penguasa sebagaimana dalam hadis di atas jelas hanya lahir dari sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah. Peran aktif Khilafah dalam melakukan riayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat) akan senantiasa menjadikan Khilafah di bawah payung hukum syariat dalam bertindak.

Jika memang suatu desa benar-benar membutuhkan dana, maka Khalifah akan mengeluarkan dana untuk desa tersebut. Kebijakan ini semata dijiwai mandat untuk mengurusi urusan umat, bukan karena desa yang bersangkutan bisa dijadikan badan usaha semata-mata demi mendulang devisa.

Dengan ini sungguh jelas, bahwa kebijakan Khalifah mengelola desa sama sekali bukan aktivitas yang asal-asalan ataupun berdasarkan untung-rugi sebagaimana yang dapat dijumpai di seluruh negara berideologi kapitalisme sekuler liberal saat ini. Wallahu a’lamu bi ash-shawab.

 

Oleh: Tawati                                                                                                                                                                                                               (Muslimah Revowriter Majalengka)

Komentar

News Feed