oleh

Anggota DPR RI Ono Surono, Desa Harus Menjadi Ujung Tombak Perekonomian Nasional

-News-445 views

MIN.co.id-Indramayu–Ono Surono Anggota DPRI menerangkan bahwa sudah saatnya Desa menjadi ujung tombak Perekonomian nasional. Karena anggaran desa yang ada saat ini sangat mendukung tentang hal tersebut guna meningkatkan semua sektor, baik pada infrastruktur, pemberdayaan, maupun potensi ekonomi desa.

“Ini harus kita dorong, desa saatnya menjadi ujung tombak terdepan ekonomi negara. Dengan dana desa yang sudah diberikan pusat sangat membantu infrastruktur, tidak kurang 900 juta tiap desa. Begitupun dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan, bisa untuk meningkatkan pelayanan perangkat desa ke masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat,” ujar Ono, Selasa (4/9/2018).

Ono menerangkan, upaya pemerintah pusat menjadikan desa sebagai pondasi ekonomi bangsa, salah satunya dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di tiap desa. Hal ini menurutnya harus dimanfaatkan betul agar menjadi alat untuk mendorong perekonomian di desa dengan benar-benar menggali potensi ekonomi yang dimiliki.

“Saat ini desa masih belum mempunyai dorongan bagaimana memfungsikan Bumdes itu agar menguasai ekonomi desa sekaligus, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, itu karena ada kebijakan pemerintah yang belum mendorong. Seyogyanya Bumdes itu harus berupa Holding Usaha yang membawahi cabang-cabang usaha sesuai dengan potensi desa masing – masing.

Ono Surono, memberikan contoh sebagai berikut desa petani, desa nelayan, desa pariwisata, dll saat ini masih belum bisa mewadahi kepentingan masyarakat, baik dari aspek legalitas kelembagaan maupun aspek usaha, termasuk aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

“Untuk desa yang mempunyai potensi pertanian, maka di bawah Bumdes harus terbentuk koperasi pertanian yang pengurus dan anggotanya dari petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan. Bisa menyediakan, mulai dari benih, pupuk, Saprotan, atau jasa Alsintan. Dalam hal distribusi juga bisa menyerap dari para petani, bisa juga membangun penggilingan padi, atau unit-unit usaha perdagangan lainnya,” terang Ono.

Masih terang Ono Surono Koperasi juga dapat berkolaborasi dengan Bulog yang sudah punya Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan beras, daging, dan kebutuhan pokok lainnya.

Oleh karenanya, Ono mengingatkan, hal itu perlu kiranya ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung penuh, misalnya soal distribusi pupuk yang pengangkatan distributor dan agen, kebijakannya dari diawali dari rekomendasi dari Bupati.

“Sehingga dalam hal pengangkatan untuk tingkat desa, harus mengangkat koperasi di desa yang dibentuk Bumdes tadi. Termasuk misalnya soal Bantuan Pangan Non Tunai, mereka bisa dijadikan suplier, bisa jadi ataupun kemitraan Dan ini perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong,” jelasnya.

Selain itu, penggalian potensi lain seperti desa pariwisata, perlu kiranya ada peran pemerintah.

“Misalnya hutan mangrove di Karangsong Indramayu, bisa dimanfaatkan oleh Bumdes dengan membentuk Koperasi pengelola pariwisata dan dikelola bersama-sama dengan melibatkan karang taruna misalnya” imbuhnya.

” Kepala Desa harus menjadi koordinatornya, Bila ini bisa diwujudkan, saya yakin desa bisa menjadi ujung tombak ekonomi negara, dengan koperasi yang sebagai pelaksanan ekonomi gotongroyong sesuai amanat UUD 1945 pasal 33″ PungkasNya. (Kang Supardi)

Komentar

News Feed