oleh

Demo Warga Temiyang Sari Kecamatan Kroya Terkait Dugaan Penyelewengan BLT DD Covid-19

-News-329 views

Min.co.id-Indramayu-Kebijakan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Sehingga urgensitas dalam menyediakan sarana pengaduan terkait BLT Dana Desa sangatlah besar. Selain itu, tujuan dari pengelolaan pengaduan adalah untuk meminimalisasi adanya maladministrasi berupa pungutan liar, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan bahkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Ditengah pandemi covid 19 warga Temiyang sari lakukan demo di Balai Desa Temiyang sari dimulai pada pukul 09.00 wib sampai jam 12.00 wib (3/8/2020), unjuk rasa tersebut terkait penyelewengan BLT DD oleh pemerintah Desa Temiyang sari dalam hal ini adalah Kuwu Haerudin.

Menurut Pantauan media Mincoid demo yang di lakukan kurang lebih 300 orang, namun di wakili oleh beberapa perwakilan dari masyarakat  untuk audensi di dalam aula balai desa Temiyang sari.

Turut hadir yaitu Kuwu Haerudin, Inspektorat Kabupaten Indramayu, Camat Kroya, Kapolsek Kroya dan Danramil Kroya serta satuan anggota polsek kroya dan Polisi Pamong praja Kecamatan Kroya

Audensi berlangsung cukup lancar namun ada beberapa orang bikin gaduh diruangan audensi. Dengan sigap Kanit Intel Polres Indramayu segera mengeluarkan beberapa orang dari ruangan audensi dan kemudian audensi dilanjutkan dengan aman dan terkendali.

Perwakilan dari masyarakat yang ikut audensi sejumlah 10 orang  yaitu Drs Iryanto, Aripin dan Ibu Eti dkk. Menuntut Transparansi atas penyelewengan BLT DD Covid 19. Dan dugaan adanya maladministrasi.

Drs. Iryanto mengajukan pertanyaan langsung kepada kuwu Haerudin, ” BLT DD Covid yang terealisasi disalurkan hanya ke 140 KK, sedangkan jumlah Dana Desa yang diterima sebesar 1,7 milyar dan untuk BLT DD sebesar 35% sesuai dengan Permendes dan PDTT, kemana, dan tolong habiskan sisa dari BLT DD itu ke masyarakat penerima manfaat” ujarnya”.

Lalu Kuwu Haerudin menjawab, bahwa selama ini kami sudah menjalankan aturan itu dan soal warga yang menerima BLT DD yang tahu itu adalah RT nya sebab RT merupakan kepanjangan tangan dari saya, begitu Kilahnya.

Lanjut, yang mengkritik saya hanya orang orang itu saja, semenjak tahun 2015 saya baru jadi kuwu sampai sekarang. Saya rasa sudah kapalen dengan kalian, apalagi ini jagoannya (Aripin) yang selalu mengkritik saya. “terangnya.

Inspektorat Kabupaten Indrmayu menerangkan di forum audensi, bahwa persoalan ini sudah kami urus dan kami melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan jikalau ada yang kurang puas silakan ajukan lagi kami siap membantu,” terangnya.

Saat usai audensi, kuwu Haerudin mengatakan kepada wartawan minco. Id” mereka (warga yang demo) pada dasarnya tidak puas dengan kinerja pemerintah Kabupaten termasuk saya selaku kuwu pemdes Temiyang sari, meraka selalu demo demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan masyarakat, padahal masyarakat mana, mereka itu hanya mementingkan golongannya saja, “ujarnya.

Di tempat terpisah usai audensi, di Bakso tempat jualannya mengatakan kepada wartawan mincoid,” Kami siap kawal kasus ini sampai tuntas dan sebelumnya kami sudah melaporkan ke Polres, kejaksaan negeri Indramayu, dan kami juga pernah melaporkan aduan kasus ini langsung ke mabes polri tinggal tunggu respon baik dari hasilnya,” terangnya.(wan)

Komentar

News Feed