oleh

Aher Berharap ASN di Lingkungan Pemprov Jabar Tidak Gaptek Untuk Layani Masyarakat

-Tak Berkategori-104 views

min.co.id/bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar untuk tidak gagap teknologi (Gaptek) dan terus melakukan adaptasi akan perkembangan teknologi. Apalagi berkaitan dengan hal pelayanan masyarakat.

Menurut Aher sapaan akrab Gubernur Jawa Barat ini, teknologi hadir di era digitalisasi ini harus bisa menjadikan suatu keunggulan dibandingkan pola lama yang kerap dihadapi rumitnya birokrasi. Teknologi juga hadir salah satunya untuk menjadikan transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat. Ujar Aher ditemui usai acara 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information dan Innovation, di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Bandung (20/7).

“Tentu semua pihak kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sebab kalau tidak menyesuaikan kita akan ketinggalan,” ungkap Aher.

Menurut Aher, pengadopsian teknologi kini menyasar hampir ke semua sektor. Salah satunya terjadi dalam dunia bisnis. Sebagai pemegang kebijakan pemerintah bertugas menjaga stabilitas hadirnya teknologi itu. Jangan sampai ketika teknologi, malah tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga masih berbelit dengan cara yang sulit. Untuk itu, Pemprov Jabar berkomitmen dalam pemerataan penerimaan teknologi informasi. Tenaga kerja didorong untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang dilakukan yakni peningkatan kualitas lulusan SMK, fakultas teknik sedang dilakukan. “Ini agar menghasilkan orang-orang yang cocok dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang,” ucapnya.

Pemprov Jabar saat ini tengah melakukan ujicoba inovasi rancangan sistem aplikasi integrasi untuk pengawasan keuangan. Dengan sistem tersebut, pendapatan dan belanja daerah bisa dilihat secara real time sekaligus bisa mengawasi 14 juta transaksi yang dilakukan OPD di lingkungan Pemprov Jabar tiap tahunnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, sistem yang sudah direncanakan tiga tahun lalu itu akan diujicobakan pada bulan September tahun ini. “Dengan aplikasi ini memudahkan Gubernur dalam mengambil keputusan atau melihat perkembangan pendapatan dan belanja tiap perangkat daerah,” ujar Iwa.

Dengan pemantauan cash flow keuangan daerah, secara tidak langsung pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat ini bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah. “Pimpinan (gubernur) perkembangan perencanaan yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah. Bisa dinilai bagus apa tidak. Jika tidak sesuai harapan, maka gubernur bisa eksekusi, dan menegur. Bahkan dari sana bisa menjadi indikator dipotongnya TPP,” pungkasnya.

(merdeka | red)

Komentar