Min.co.id ~ Jakarta ~ Yandri Susanto, Mendes PDT membuat langkah berani dengan menegaskan tidak ada ruang untuk praktik jual beli jabatan di lingkup kementeriannya.
Dalam pernyataannya yang penuh keyakinan pada Senin (9/12/24), Yandri menegaskan bahwa setiap pejabat di Kemendes PDT, baik eselon 1, eselon 2, atau eselon 3, harus mempertahankan integritas dan tidak terlibat dalam transaksi yang merusak sistem pemerintahan.
“Mau jadi pejabat eselon 1, 2, atau 3, tidak ada setoran ke pihak manapun. Jika ada yang terlibat jual beli jabatan, kita copot, non-job-kan, dan proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada kongkalikong di pemerintahan ini!” tegas Yandri dengan penuh semangat.
Bersih dari Korupsi, Menuju Indonesia Emas 2045
Langkah ini juga sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong untuk menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi menciptakan Indonesia yang lebih maju.
Menurut Yandri, tindakan tegas ini bukan hanya untuk membersihkan internal kementerian, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Dengan menghilangkan praktik-praktik kotor ini, kita bisa fokus pada program yang lebih produktif dan berkualitas. Tujuan kita adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Mendes Yandri.
Reaksi Positif dari Masyarakat
Langkah berani Yandri Susanto mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, pengamat, dan praktisi pemerintahan. Banyak yang mengapresiasi komitmennya untuk membawa perubahan yang lebih bersih dan efisien di tubuh Kemendes PDT.
“Kami mendukung langkah tegas ini! Pemerintahan yang bersih adalah pondasi bagi masa depan yang lebih baik. Semoga ini jadi contoh untuk kementerian lain,” ujar seorang pengamat politik.
Fokus pada Kinerja, Bukan Transaksi
Yandri mengingatkan seluruh jajaran pejabat Kemendes PDT untuk lebih fokus pada kinerja dan tugas utama mereka, bukan pada upaya mempertahankan jabatan dengan cara yang tidak semestinya.
Ia juga meminta agar kolaborasi antar unit kerja dapat berjalan lebih harmonis untuk mencegah tumpang tindih dalam pengambilan keputusan.
“Ke depannya, kami ingin setiap kebijakan yang diambil berfokus pada rakyat dan kesejahteraan mereka,” tegas Yandri, menutup dengan harapan besar untuk kemajuan pemerintahannya.(*)
Editor : Achmad