oleh

Mengokohkan Bangunan Keluarga Muslim

-Opini-109 views

Oleh: Lulu Nugroho

Min.co.id-Berbagai masalah di seputar kehidupan seolah tidak pernah tuntas. Silih berganti berebut panggung, menunjukkan eksistensinya. Kali ini menyerang keluarga. Selama pandemi Covid-19, angka perceraian di Kabupaten Cirebon periode Januari sampai Juni 2020 mencapai 3.404 perkara. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi, ditinggalkan dan juga orang ketiga.

Hal tersebut disampaikan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumber Kelas I A Kabupaten Cirebon, Atikah Komariah, Selasa (7/7/2020). “Biasanya kalau Bulan Juni sudah mencapai 4.000 perkara, namun pada 2020 mencapai 3.404 perkara,” ungkapnya. (Fajarsatu.com, 7/7/2020).

Dibanding tahun lalu, angkanya memang menurun, namun masih tetap fantastis. Hal ini memprihatinkan, siapapun tentu tidak ingin rumah tangganya berantakan. Beragam persoalan yang mendera rumah tangga, pada akhirnya berujung perpisahan. Tidak heran, jika terus menerus diguncang, pasti akan hancur. Sebab berdiri di atas landasan yang batil dan rapuh, yaitu sekularisme.

Dalam kehidupan sehari-hari, sekularisme menafikan peran Allah, sehingga masyarakat pun jauh dari Islam. Pengelolaan urusan umat mengikuti aturan manusia, tidak akan pernah menuntaskan masalah, justru menimbulkan persoalan baru. Akibat norma agama diabaikan, maka seluruh masalah baik ekonomi, pergaulan, atau lainnya, menjadi benang ruwet yang sulit terurai.

Apalagi tatkala pandemi, banyak masyarakat terdampak Covid-19. Terkena imbas efisiensi perusahaan, banyak kepala keluarga di-PHK. Kebutuhan pokok tidak mampu lagi dipenuhi, sehingga bangunan keluarga pun goyah. Jika pemerintah tidak segera turun tangan, maka sulit masyarakat ke luar dari problematika hidupnya.

Sebab perkara ini bukan hanya persoalan keluarga semata, akan tetapi menjadi masalah negara. Keluarga yang masih berkutat di urusan domestik akibat kemiskinan, tentu akan sulit untuk mengarahkan pandangannya pada kebangkitan peradaban. Energinya tercurah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan, yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara.

Apalagi pada kenyataannya tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia pun perekonomian nyaris terhenti akibat pandemi. Banyak bisnis mengalami kesulitan, tak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia, per 12 April 2020, 1.506.713 pekerja formal dan informal terdampak pandemi. Sementara, Kadin mencatat per 17 Juni 2018 ada 6,4 juta pekerja yang dirumahkan dan mendapat PHK. (CNNindonesia, 21/6/2020).

Maka negara bertanggung jawab menyelamatkan keluarga dari krisis, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Islam mewajibkan laki-laki bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian negara pun wajib mengelola Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, padang rumput dan api yang merupakan kepemilikan umum, agar sebesar-besarnya maslahat dinikmati masyarakat.

Melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, maka akan menyerap industri-industri lokal dalam jumlah yang sangat besar. Perekonomian negara pun akan bergerak, seiring dengan berputarnya roda perekonomian masyarakat bawah. Disertai birokrasi sederhana serta penghapusan pajak, menjadikan masyarakat berjaya di negerinya sendirinya.

Inilah yang akan mengembalikan keutuhan keluarga. Perlu upaya sistemik dan mendasar, merubah pengelolaan urusan umat yang selama ini berasaskan sekularisme agar dikembalikan pada Islam. Tidak saja perkara ekonomi, akan tetapi seluruh lini kehidupan masyarakat digerakkan sesuai aturan Allah.

Selain itu, Islam pun memandang bahwa negara wajib menutup pintu kebebasan. Maka orang ketiga yang mengganggu biduk rumah tangga, juga bisa dituntaskan melalui sistem pergaulan Islam. Negara menetapkan kebijakan dan persanksian agar terpelihara pola hubungan yang sehat antara perempuan dan laki-laki.

Begitu pula halnya dengan pengaturan peran di dalam keluarga, tidak boleh tertukar, ibu sebagai ummu wa robbatul baiyt (sebagai ibu dan pengatur rumah tangga) dan ayah sebagai pencari nafkah. Seiring sejalan dan bersinergi dengan negara sebagai pengayom menjaga hak masyarakat.

Jika seluruh perkara di atas dikembalikan pada Islam, maka kasus perceraian dapat dituntaskan. Pada akhirnya negara akan berjaya. Sebab rumah tangga yang kuat akan melahirkan generasi tangguh yang siap memikul tugas kebangkitan.

Wallahu ‘alam bish showab.

Komentar

News Feed