Listrik Naik Rakyat Panik

Min.co.id-Masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik hingga empat kali lipat dan menduga ada kenaikan diam-diam dari PLN. PLN mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemi. Kenaikan tagihan listrik dianggap wajar karena penggunaan yang meningkat selama WFH dan BDR.

Manajer PLN ULP Majalengka, Jawa Barat, Sudarmadi, menepis adanya isu yang beredar di masyarakat mengenai lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sebagian warga menyusul diberlakukannya PSBB akibat pandemi Covid19. Hal itu, lantaran banyak yang beranggapan bahwa PLN atau pemerintah sengaja menaikkan tarif listrik untuk mensubsidi silang terhadap pemberian listrik gratis dan diskon 50 persen.

“Opini ini sepenuhnya tidak benar. Adanya peningkatan tagihan rekening listrik bulan Juni ini disebabkan karena adanya selisih tagihan rekening di bulan sebelumnya,” jelas Sudarmadi, Selasa (2/6/2020). Selain itu, di situasi saat ini disebabkan PLN tertib melakukan kebijakan protokol physical distancing, yang menyebabkan petugas catat meter tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk melakukan pencatatan meter secara langsung.

Untuk itu tagihan didasarkan pada perhitungan rata-rata penggunaan listrik tiga bulan terakhir. (Februari, Maret, April) dan pada bulan April, masyarakat sudah melakukan PSBB sehingga terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat meningkatnya aktivitas pelanggan di rumah. (Times Indonesia, 2/6/2020)

Listrik naik rakyat pun panik. Apapun opini yang beredar, setidaknya menegaskan pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat dan sektor strategis layanan publik tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa pandemi.

Persoalan kelistrikan nasional saat ini sebenarnya berakar dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang bertentangan dengan sistem Islam. Dalam pandangan Islam, listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori ‘api’ yang merupakan barang publik. Termasuk dalam kategori tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya.

Nabi SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Pengelolaan barang publik dalam sistem Islam hanya diwakilkan kepada Khalifah atau negara untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat sehingga tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh swasta baik domestik apalagi asing. Wallahu a’lam.

Penulis:
Tawati
(Muslimah Revowriter Majalengka dan Member Writing Class With Hass)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *