Min.co.id-Indramayu-Dengan munculnya rekomendasi Bidang organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk pemberian sanksi organisasi terhadap Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu atas statemen pencabutan SK DPP Partai Golkar tentang penunjukan Daniel Muttaqin Syafiuddin sebagai Calon bupati Indramayu, menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Terutama dari internal partai Golkar di kota mangga. Ditambah lagi, saat ini DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi per tanggal 11 Mei 2020, telah menunjuk Aria Girinaya SE,AK menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, yang sebelumnya dijabat Sukim Nur Arief SAg.
Dengan munculnya rekomendasi Bidang Organisasi DPD Partai Golkar, dan Pergantian Plt ketua DPD Partai Golkar Indramayu itu, disikapi beragam. Bahkan ada juga yang menyikapi kondisi itu, tak lepas dari kondisi Partai Golkar di Indramayu yang cukup memprihatinkan dewasa ini.
“Agak prihatin dengan kondisi Golkar Indramayu saat ini. Walaupun seraca fisik tidak terlihat, tapi sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, ada konflik internal di Partai Golkar. Ini menjadi bidikan lawan-lawan politik. Lawan-lawan membidik untuk dipelihara, supaya menjelang Pilkada 2020 nanti, Partai Golkar dalam kondisi terpecah-belah,” ujar Drs H Mulyono Martono MM, tokoh masyarakat Indramayu yang Pemilu 2019 lalu dipercaya oleh DPD Partai Golkar Indramayu sebagai Kordinator Dapil I, kepada Min.co.id, jumat malam (16/5/2020).
Mulyono mengamati, adanya faksi-faksi di tubuh partai Golkar Indramayu. Pihaknya berharap, kedepan segera ada ketua Definitif atau tetap. “Siapapun yang menjadi Ketua nanti, diharapkan bisa menyatukan dua faksi ini. Kalau tidak bisa menyatukannya, maka pada Pilkada nanti, akan dimenangkan pihak lain,” tambahnya.
Untuk menghilangkan konflik di internal partai Golkar, perlu Colling Down pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya kalau ada pihak yang emosi politiknya cukup tinggi, perlu diturunkan. Karena, tidak menutup kemungkinan, ada orang lain atau pihak lain yang bertepuk tangan dengan adanya konflik internal partai golkar. “Mungkin saja orang lain atau pihak lain, masih ngompori supaya konflik ini terus terjadi, supaya menjelang Pilkada, Partai Golkar tergopong-gopoh,” terang Mulyono.
Mengenai sudah keluarnya SK DPP Partai Golkar yang menunjuk Daniel Muttaqin Syafiuddin sebagai calon sementara untuk Bupati Indramayu, Mulyono mengapresiasi dan dianggap fatsun politik yang perlu dipatuhi. “Hanya saja, karena sekarang masih ada kata-kata sementara, jadi masih multi tafsir. Sehingga perlu segera DPP Partai Golkar untuk dipermanenkan atau definit. Karena sementara, jadi sperti jabatan Plt,” jelasnya.
Mengenai adanya rekomendasi sanksi dari bidang organisasi DPD Partai Golkar Jabar terhadap Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu terkait statemen pencabutan SK DPP Partai Golkar itu, Mulyono Martoni menganggap sebagai hal normatif. “Memang dalam berorganisasi itu ada etika. Itu ‘kan dari teori sebab-akibat. Karena munculnya statemen pencabutan, yang kemudian tidak ada dasar dan dianggap tidak loyal. Hal itu tidak lepas dari multi tafsir kata “Sementara” pada SK DPP Partai Golkar mengenai Cabup.
“Itu perlu disikapi secara bijak, kebenarannya. Kemudian, kalau benar adanya, maka kita perlu mengetahui sanksi organisasi itu bentuknya apa?. Apakah teguran, peringatan atau pemecatan,” terangnya lagi.
Mulyono juga mengaku aneh dengan ikut ditandatanginya rekomendasi pemberian sanksi dari Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jabar oleh Sukim Nur Arief. Karena Sukim sendiri sebelumnya menjabat Plt Ketua DPD Indramayu “Saya merasa aneh, dengan pak Sukim yang ikut tandatangan,” tanya Mulyono.
Mulyono sangat berharap, persoalan di internal partai golkar Indramayu segera diakhiri. Kemudian, Plt Ketua Partai Golkar Indramayu yang saat ini dijabat Aria Girinaya SE AK, segera melakukan konsolidasi untuk menggelar Musda sebelum Pilkada Serentak bulan Desember 2020. “Supaya Partai Golkar di Indramayu memiliki ketua definitif dan bisa menyatukan kembali kekuatan partai untuk memenangkan Pilkada,” harapnya.
Sementara itu, dari kalangan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di Indramayu sendiri, ikut berharap partai Golkar di kota mangga segera memiliki ketua yang definitif. “Siapapun figurnya, yang penting dia orang lama di partai Golkar, dan bisa menghargai orang-orang yang telah berjasa dan berjuang untuk kebesaran partai. Kalau calonnya banyak yang melalui voting, kalau calonnya tunggal, ya bisa aklamasi,” ujar Wartana, Ketua PK Partai Golkar kecamatan Juntinyuat.
Mengenai rekomendasi DPP Partai Golkar yang menunjuk Daniel Muttaqin Syafiuddin sebagai Calon Bupati, kalangan PK menganggap sebagai fatsun partai yang harus dipatuhi. “Kalau rekomendasi DPP partai Golkar itu, sudah positif, maka itu sebagai fatsun partai. DPD saja menerima, apalagi PK,” tegasnya.
Ditempat terpisah, pemerhati Politik Indramayu, Kadori KJ menganggap kalaupun ada konflik diinternal partai Golkar, hal itu dianggap biasa dan dinamika parpol. Apalagi ditubuh partai Golkar di Indramayu, yang sudah berjaya sebagai pemenang dalam pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.
“Ya wajar saja kalau ada konflik internal, namanya juga partai besar. Nanti juga pada saat mereka menemukan kembali figur yang tepat untuk memimpin DPD Partai Golkar Indramayu, akan solid kembali. Kemudian, dengan munculnya Daniel yang mendapat rekomendasi Partai Golkar Pusat sebagai calon bupati, itu juga membawa harapan, partai Golkar akan kembali memenangkan Pilkada. Karena di tengah masyarakat, nama Daniel cukup populer dan hasil survey-nya juga tertinggi dibandingkan figur lain, baik dari internal partai Golkar maupun ekternal,” jelasnya.
Daniel yang merupakan putra mantan bupati Indramayu DR H Irianto MS Syafiuddin (Yance) dan kini duduk kembali sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar, dianggap sebagai figur kalangan muda potensial yang karyanya sudah terbukti dirasakan masyarakat Indramayu. Terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik pemberdayaan maupun infrastruktur pembangunan di desa yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Sehingga majunya dia sebagai cabup di Pilkada serentak nanti, diperhitungkan oleh lawan-lawan politik sebagai pesaing terberat. (Red/Rls)