Min.co.id-Semarang-Sejak 2017, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hingga 2019, sudah ada 1.113 BLK Komunitas yang didirikan.
Pada peresmian BLK Komunitas yang dilakukan Presiden RI Ir H Joko Widodo di Pondok Pesantren Al Fadlu 2, Senin (30/12/2019), Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah melaporkan, keberadaan BLK Komunitas untuk mendekatkan sarana ketrampilan kerja dengan manusia yang perlu dilatih dan mempertemukan akses pelatihan dengan calon peserta. Melalui BLK Komunitas, lembaga penerima mendapat bantuan pembiayaan pembangunan gedung 1 unit, peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan, bantuan biaya operasional dan bantuan biaya untuk melaksanakan dua paket program pelatihan.
“Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja juga sudah menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengolah BLK Komunitas agar mereka mampu mengelola BLK dengan baik,” tutur Ida.
Saat ini, lanjutnya, total ada 10 program pelatihan vokasi yang dikembangkan. Antara lain teknik otomotif, las, pengolahan hasil pertanian, perikanan, menjahit, refrigerator dan teknik listrik serta teknologi informasi komputer.
“Penentuan kejuruan, ditentukan sendiri oleh lembaga penerima bantuan BLK Komunitas,” imbuh Ida.
Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar penentuan jurusan kejuruan yang dipilih tersambung dengan kebutuhan dunia industri. Orang nomor satu di Indonesia itu melihat lulusan kejuruan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan industri. Dia mencontohkan, perbankan dan lembaga keuangan saat ini membutuhkan banyak teknisi coding dan programming. Namun SDM-nya nyaris tidak ada karena pelatihan di bidang tersebut minim sekali.
“Coba tanya bank, berapa butuh teknisi coding, tidak ada yang menyiapkan kesana. Tanya butuhnya teknisi programming, banyak yang butuh tapi ndak ada yang menyiapkan,” urai Jokowi.
Oleh sebab itu, keberadaan BLK Komunitas diharapkan bisa menyambungkan antara skill SDM dengan kebutuhan industri. Untuk itu, BLK Komunitas harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan industri untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja mereka. Setelah mengetahui kebutuhan industri, barulah BLK Komunitas menentukan jurusan kejuruan yang dibuka.
“Sebelum melatih itu tanya calon penggunanya (industri), butuhnya apa? Misalnya butuh teknisi coding ya jangan diajarkan yang excel. Ajarkan sesuai yang dibutuhkan industri, sehingga nyambung. Jangan diajari semuanya, ” pesan Jokowi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, di masa depan industri tidak lagi akan menanyakan ijazah calon tenaga kerjanya, melainkan skill yang dimiliki. Sehingga, keberadaan BLK Komunitas menjadi penting.
“Syukur-syukur BLK ini bisa digabungkan dengan co-working space di mana orang bisa saling berbagi pengalaman dan kemudian butuh partner,” kata Ganjar.
Di Jawa Tengah, beber Ganjar, pemerintah sudah mulai melobby perusahaan-perusahaan untuk menjadi teaching industry. Sehingga sekolah kejuruan dihadirkan, tempat praktik disediakan, dan produk yang dihasilkan mendapat pendampingan sekaligus dibantu pemasarannya di pasar internasional.
“Mudah-mudahan BLK Komunitas ini berjalan dengan baik, yang nantinya setelah latihan, praktik, maka teaching industry ini penting. Apapun produknya mesti didampingi dan punya minimum standar yang kemudian bisa dijadikan unggulan di masing-masing daerah,” pungkas Ganjar. (Red/humasjateng)