Min.co.id-Surabaya-Setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur digedung negara Grahadi pagi tadi. Rombongan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Studi Strategi Dalam Negeri Program Pendidikan Reguler Angkatan (SSDN PPRA) angkatan 59 tahun 2019 mendatangi DPRD Jatim, Senin (1/7) sore.
Kedatangan Lemhanas angkatan 59 ini langsung diterima Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafii dan Fatcullah di ruang banmus DPRD Jatim. Dalam pertemuan dengan DPRD Jatim ini Lemhanas angkatan 59 ingin sejauhmana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dan terkait pelaksanaan Pilkada.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, H Muzammil Syafi’i dalam pertemuan tersebut, meminta kepada Lemhanas supaya mengkaji ulang pelaksanaan pemilihan gubernur yang dipilih langsung. Sebab hasil kajian DPRD Jatim menyatakan gubernur sebaiknya cukup dipilih oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di provinsi tersebut atau diistilahkan pilihan tak langsung yang diperluas.
“Gubernur itu wakil pemerintah pusat dan tak punya daerah sehingga hanya memenage kepemerintahan bukan masyarakat langsung. Karenanya cukup dipilih oleh DPRD yang diperluas,” tegas Muzammil yang juga Ketua Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim.
Pilihan tak langsung, lanjut Muzammil juga bisa menghemat anggaran provinsi sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, Pilgub Jatim 2018 lalu menyedot anggaran hingga Rp. 1,2 triliun.
“Namun khusus untuk DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan DI Aceh masih bisa dilakukan pilihan langsung karena fungsi gubernur bisa langsung memenage masyarakatnya,”katanya.
Terkait nilai pancasila, ia menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Jatim adalah santri atau relegius. Karena itu penguatan nilai-nilai Pancasila lebih banyak dilakukan melalui pesantren-pesantren dan sejumlah ulama serta kiai.
“Ulama dan kiai punya peranan penting. Apalagi dikalangan santri sudah dikenal ajaran Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta tanah air itu sebagian daripada iman) sehingga masyarakat santri tak perlu diragukan kecintaannya terhadap NKRI,” papar Muzammil politisi asal Pasuruan.
Kedewasaan politik dan demokrasi para ulama dan kiai di Jatim juga patut dijadikan contoh. Terbukti, walaupun dalam Pilgub Jatim 2018 lalu mereka sempat terbelah mendukung Gus Ipul dan Khofifah. Namun setelah Pilgub selesai, mereka bisa melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali.
“Saya kira sikap ulama dan para kiai di Jatim bisa dijadikan contoh tokoh-tokoh nasional. Budaya silaturrahim dan rekonsiliasi patut dilestarikan sehingga paska Pilpres, pendukung Jokowi maupun Prabowo perlu rekonsiliasi supaya urusan negara selesai,” pungkas Muzammil Syafi’i mantan Wakil Bupati Pasuruan ini. (pca)