oleh

DPRD Jatim :Perda Syariah merupakan sebuah kebutuhan bagi Umat Islam.

-News-210 views

Jatim-Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menilai bahwa Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang sedang dibahas DPR RI, keberadaannya sangat dibutuhkan untuk masyarakat Jawa Timur.

“Saya sangat setuju diterbitkan Raperda (Syariah, red) tersebut yang dibahas DPR RI,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo ditemui di DPRD Jatim, Senin (26/11).

Hartoyo mengaku Perda Syariah merupakan sebuah kebutuhan bagi Umat Islam. Hal ini sama halnya keberadaan Bank Syariah, sehingga Umat Islam yang ingin menabung bisa memilih bank yang sesuai Syariat Agama, daripada di Bank konvensional. Maka keberadaannya tidak untuk menghilangkan toleransi, tetapi pilihan sesuai hati nurani.

“Masih sangat dibutuhkan karena sebagian umat islam.Itu sama halnya keberadaan bank syariah, karena riba itu tidak ada. Tapi ini  sesuai hati nurani. Tidak untuk menghilangkan toleransi,” tegas Hartoyo.

Hartoyo menilai terlalu dini jika ada parpol yang menolaknya dan diumumkan di publik. Padahal belum dilakukan pembahasan di DPR. Mengingat proses pembuatan perda tidak hanya dari satu parpol saja, tetapi membutuhkan keterlibatan partai-partai yang ada di DPR. Maka dalam pembahasan itu nanti akan diketahui subtansi yang baik dan jelek.

“Disitulah nanti digodok mana yg baik dan tidak. Perda ini tidak hanya diterima khusus Umat Islam saja, tapi semua. Kan proses. Wong belum mencicipi kok sudah komentar,” ujarnya.

Hartoyo menghormati dengan adanya parpol yang menolak adanya perda syariah. Mengingat Indonesia selalu menjunjung sikap saling menghormati, baik orangnya maupun lembaganya.  “Itu sebagain parpol tak sependapat dengan adanya Perda Syariah. Kalau itu hak mereka. Kita sangat setuju diterbitkan Perda,” paparnya.

Anggota DPRD Jatim lainnya, Musyafak Noer mendukung adanya perda Syariah tersebut. Karena kehidupan manusia tak bisa lepas dari norma-norma agama yang mengikat dalam sehari-harinya. Maka pihaknya mendorong agar seluruh peraturan yang ada, mulai tingkat nasional hingga daerah harus berlandaskan agama. (pca/p)

Komentar

News Feed