oleh

Bupati Bekasi yang Tersandung Kasus Suap Meikarta

-News-335 views

Jakarta-Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin proyek Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Neneng dan kawan-kawan diduga menerima suap Rp13 miliar. Ini sebagai fee terkait dengan izin-izin yang sedang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare.

Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah Rp7 miliar melalui kepala dinas, yakni pemberian bada bulan April, Mei, dan Juni 2018.

Ini merupakan periode kedua Neneng menjabat sebagai Bupati. Lalu, bagaimana rekam jejak Neneng selama memimpin Kabupaten Bekasi?

1. Wakil Bendahara DPD Golkar Jawa Barat

Sebelum menduduki kursi bupati, Neneng pernah menempati berbagai posisi, yakni Ketua DPD Kosgoro 1957, Wakil Bendahara DPD Golkar Jawa Barat, dan Bendahara KONI Bekasi.

2. Mengalahkan Ahmad Dhani

Berdasarkan hasil pleno, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Suria Atmaja sebagai pemenang Pilkada 2017.

Neneng-Eka meraih suara tertinggi dengan jumlah 471.585 suara atau 39.28 persen. Sedangkan pasangan Sa’duddin-Ahmad Dhani tercecer di posisi kedua dengan raihan 26,13 persen atau 309.410 suara.

Dengan raihan suara terbanyak, pasangan Neneng-Eka berhak menduduki lagi kursi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. Sebelumnya Neneng itu telah menjabat Bupati Bekasi periode 2012-2017, setelah dalam Pilkada 2012, berhasil meraih suara terbanyak bersama Rohim Mintareja.

3. Memimpin Kabupaten Bekasi sejak 2012

Neneng merupakan bupati yang berhasil mempertahankan kursinya ketika digelar Pilkada pada 2017 lalu. Dengan slogan Neneng YES, ia memperoleh 471.585 suara bersama wakilnya Eka Supria Atmaja.

Neneng diusung oleh lima parpol, yakni NasDem, PAN, Golkar, Hanura, dan PPP.

4. Memiliki harta kekayaan mencapai Rp73,4 miliar

Neneng tercatat memiliki harta mencapai Rp73,4 miliar. Harta tersebut mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai 143, yang tersebar di area Kawarang, Bekasi, dan Purwakarta serta kendaraan Toyota Fortuner tahun 2016, dan harta kas dan setara kas senilai Rp9,9 miliar.

5. Terancam pidana 20 tahun

Penyidik KPK menyangkakan Neneng dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B. Isi dari pasal tersebut yakni melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima janji atau hadiah.

Ancaman hukumannya yaitu denda Rp200 juta hingga Rp 1miliar dan pidana penjara 4-20 tahun.

Like
3
+1
Agree
3
+1
Disagree
0
+1
Don’t get it
0
+1
Bagikan Artikel Ini
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Komentar

News Feed

Komentar

News Feed