oleh

Pengelolaan Pantai Wisata Karangsong,Dinas Budpar Diduga Maladministrasi

-News-214 views

Min.co.id –Indramayu – Pengelolaan objek wisata pantai karangsong oleh dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) Indramayu terhadap CV. Pancora Jaya, diduga ada penyalah gunaan wewenang dan maladministrasi. Hal itu dikatakan wakil ketua karang taruna, Sucipta Kesuma, dalam konferensi pers tentang laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, di kantor balai Desa Karangsong Indramayu Jawa Barat.

“Melalui hasil pemeriksaan terakhir ombudsman menyatakan, bahwa telah ditemukan tindakan maladministrasi.” Terang Sucipta Kesuma yang akrab disapa Cicip, selaku wakil ketua karang taruna bina karya desa karangsong Indramayu. Senin (6/8/2018).

Adapun bentuk penyalah gunaan yang dilakukan Disbudpar lndramayu lanjut Cicip, salah satunya yakni karena proses penunjukan Langsung pengelolaan objek wisata pantai karangsong tanpa melaksanakan kewajiban untuk melibatkan warga masyarakat setempat selaku pengelola eksisting dalam hal ini Karangtaruna.

“Selain itu, Ombudsman mengatakan penunjukan pengelola objek wisata pantai yang menjadi landasan hukum Disbudpar, secara substansi isi materi yang ada di PERBUP pada pasal 4 ayat (1) nomor 14 tahun 2017, dinilai mendiskriminasi kelembagaan pemerintah desa.”tegasnya.
Masih dikatakan Cicip, dengan adanya hal tersebut ia meminta agar dengan sesegera mungkin Disbudpar melakukan tindakan korektif sesuai dengan pendapat atau hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh ombudsman RI perwakilan Jawa Barat itu.

Pihaknyapun berharap, agar disbudpar segera mengeluarkan teguran dan peringatan tertulis kepada CV Pancora Jaya, karena telah dianggap melanggar perjanjian kerjasama dengan dasar alasan tindakan unprofesionalism dan tindakan wanprestasi, yakni CV telah berani mengeluarkan SK pengelolaan kepada pihak lain tanpa mematuhi sebagaimana yang tertulis dalam surat perjanjian kedua pihak antara disbudpar dan CV.

“kami berharap disbudar segera melakukan apa yang sudah Disampaikan ombudsman, apabila tidak, atau jika hasil pemeriksaan dari ombudsman ini tidak segera dilaksanakan, maka kami akan menuntut ke PTUN.” Tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Karangsong, Dulloh menjelaskan, pemerintah desa sebenarnya terbuka dengan siapapun pengelola pantai. Namun, tahapan dan mekanismenya harus dijalankan.
“Apalagi saat ini ada pengelola ganda di pantai karangsong yakni Karang taruna sebagai pengelola eksisting serta CV Pancora sebagai pihak ketiga yang mendapatkan penunjukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Indramayu untuk mengelola pantai penunjukan sebagai pengelola pantai karangsong,”terangnya*Kang Supardi*

Komentar

News Feed