min.co.id/bandung – Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL) akan diambil alih oleh MABES Polri dari Polda Jawa Barat, menyusul adanya kisruh orang tua calon Taruna yang terjadi pada Rabu (28/6) lalu.
“Ada kebijakan Kapolda Yang akhirnya menimbulkan kekisruhan. Oleh karena itu panitia pusat mengambil alih proses penyelesaian penetapan kelulusan yang dilakukan panitia daerah Jawa Barat,” Ujar Irjen Pol Arief Sulistyanto Asisten Kepala Polri Div. Sumber Daya Manusia (SDM). Sabtu (1/7) di Mapolda Jawa Barat.
Arief mengatakan, “Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya kesini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat.”
Dugaan penyimpangan yang terjadi pada proses penerimaan Taruna Akpol di Polda Jabar, dikarenakan kebijakan yang memprioritaskan putra daerah dan tidak mengikuti prosedur penerimaan Taruna Akpol dari panitia pusat atau Mabes Polri. “Panitia Pusat sudah merumuskan ketentuan yang harus diikuti panitia daerah. Dari 33 Polda di seluruh Indonesia, 32 tidak bermasalah. Hanya di Polda Jawa Barat terjadi kericuhan,” katanya.
Panitia pusat akan memverifikasi ulang para calon siswa Polri. Penentuan siswa terpilih nantinya akan berdasarkan sidang dan akan memilih taruna terbaik untuk mengemban tugas sebagai seorang anggota Polri. “Kita akan memperhatikan kualitas berdasarkan nilai yang sudah didapat tanpa melihat apakah putra daerah atau non putra daerah,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah orang tua melayangkan protes terkait kebijakan Kapolda Jabar yang memprioritaskan putra daerah serta adanya kejanggalan dari hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes).
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima. (red | berbagai sumber)