oleh

Tanggapi Pandangan Fraksi, Pemprov Gencarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Min.Co.Id-Semarang-Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai strategi terus dilakukan guna menurunkan jumlah penduduk miskin.

“Pada 2018 penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3, 8 juta jiwa atau 11, 19%. Jumlah tersebut mengalami penurunan 1,04% atau 330 jiwa dibandingkan September 2017 sebesar 12,23%,” ujar Plh Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) saat membacakan tanggapan dan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 di ruang sidang paripurna DPRD Jateng, Rabu (19/6/2019).

Lebih lanjut Gus Yasin menyampaikan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk penanganan kedalaman dan keparahan kemiskinan, selain menggunakan APBD provinsi juga sumber pendanaan lain, seperti dana desa dan kemitraan dunia usaha atau CSR.

“Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), telah dilakukan koordinasi pemanfaatan basis data terpadu dari Kementerian Sosial dalam menetapkan sasaran program dan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan,” bebernya.

Sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial, kata dia, baik dalam bentuk uang maupun barang yang berkorelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian. Anggaran peningkatan dari Rp5,438 triliun pada 2017 menjadi Rp5,848 triliun di tahun 2018.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, persoalan pengangguran yang disoroti Fraksi Demokrat, PKS dan Gerindra juga menjadi fokus perhatian Pemprov Jateng. Dijelaskan, isu ketenagakerjaan termasuk serapan lulusan SMK telah diupayakan dengan peningkatan kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Antara lain melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan, kerjasama dengan industri pengguna tenaga kerja, serta pengembangan soft skill dan hard skill untuk siswa SMK sesuai kebutuhan industri,” terangnya.

Tidak kalah penting adalah mengembangkan konsep link and match sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, uji dan sertifikasi kompetensi, peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja online, pemberdayaan tenaga kerja bagi lansia, tenaga kerja khusus (disabilitas), dan tenaga kerja yang diputus hubungan kerja atau PHK, optimalisasi BLK, serta penegakan peraturan ketenagakerjaan.

“Keberadaan tenaga kerja asing di Jateng, terus dilakukan pengawasan bertujuan untuk membatasi, mengendalikan dan memastikan adanya transfer knowledge pada tenaga kerja lokal,” katanya.(red)

Komentar

News Feed