oleh

PPP Kubu Romahurmuziy Bakal Gelar Mukernas Tentukan Capres 2019

-Tak Berkategori-149 views

min.co.id/jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Pondok Gede bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 19-22 Juli 2017 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan pihaknya kemungkinan akan membahas sosok calon presiden di Pemilu Serentak 2019 mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan capres dari PPP akan dimunculkan di Mukernas besok,” kata Awiek di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX No. 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).

Sebelum menentukan capres, pengurus DPP akan menanyakan pandangan dari 34 DPW PPP seluruh Indonesia. Selain soal capres, 34 DPW juga akan memberikan pandangan terkait sikap politik yang akan diambil PPP atas situasi politik yang berkembang saat ini.

“Tentu saja ada sesi pandangan umum dari tiap DPW terkait sikap politik maupun situasi politik terkini tak tertutup kemungkinan kaitannya dengan Pileg ataupun Pilpres,” jelas Awiek.

Beragam cara bakal dilakukan PPP untuk menentukan calon presiden yang akan diusung atau didukung. Diantaranya, mendengarkan aspirasi konstituen, lembaga survei dan menilai figur-figur yang muncul.

“Pertama aspirasi umat, kedua aspirasi umat dalam garis miring konstituen, yang kaitannya dengan lembaga survei. Terus yang ketiga figur dari masing-masing calon yang bermunculan. Silahkan DPW menilai kelebihan dan kelemahannya masing-masing,” ujar Awiek.

Dalam menentukan capres, PPP bakal menunggu hasil RUU Pemilu terutama soal angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Jika angka 20 persen yang disetujui, maka PPP tidak akan bisa mengusung calon sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. kata Awiek,

Pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu baru akan dilakukan pada rapat paripurna 20 Juli mendatang. Kelima isu itu dikelompokkan dalam 5 opsi isu krusial. Lanjut Awiek.

Sikap PPP sendiri berada di opsi A bersama PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, dan PKB. Adapun poin-poin pada paket A yaitu Presidential Threshold 20/25 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara saint lague murni.

“Karena kalau dengan 20% tentu saja PPP tidak mungkin berangkat sendirian. Sampai saat ini di internal pun belum ada walaupun banyak dorongan tetapi belum menjadi sebuah keputusan yang bulat lah,” pungkasnya.

(red | merdeka)

Komentar