oleh

Praktek Klinik Ilegal Kembali Dibongkar Polda Metro Jaya

Min.co.id-Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus perkara tindak pidana praktik dokter dan tenaga kesehatan ilegal yang dikenal dengan Klinik Paseban yang bertempat di jalan Paseban Raya no. 61 RT/RW 002/007 Kelurahan Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Praktek aborsi di Klinik Paseban yang dilakukan oknum dokter berinisial MM alias dokter A yang melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus didampingi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta Dr Wening.

Dalam keterangannya Yusri menjelaskan awal mula laporan dari masyarakat tentang adanya klinik aborsi ilegal.

“Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi atau pengguguran kandungan (tanpa nama) yang lebih dikenal dengan nama Klinik Aborsi Paseban Senen Jakarta Pusat. Kemudian Petugas melakukan penyelidikan ke lokasi Klinik Aborsi tersebut, ditemukan banyak pasien yang keluar masuk diklinik tersebut,” ujar Yusri, Jumat (14/2/2020).

“Hingga dilakukan penindakan terciduk seorang oknum dokter berinisial MM alias A, serta dua oknum bidan berinisial RM dan SI”.

Dan ditemukannya juga berikut dengan barang bukti jasad bayi, alat-alat kesehatan, obat-obatan untuk aborsi, 4 (empat) unit HP, catatan pasien dan alat-alat lainnya yang berkaitan dengan kegiatan aborsi.

Dengan pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana dibidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Praktek Kedokteran (dengan cara melakukan praktek kedokteran tanpa izin yang sah dan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan turut serta membantu perbuatan melawan hukum.

Menurut keterangan, tempat praktek aborsi di sewa oleh dr. MM alias A selama 3 tahun dan selama ini telah melakukan aborsi illegal kepada sekitar 900 pasien lebih tanpa prosedur pelayanan kesehatan yang diatur ataupun oleh Undang-undang lainnya.

Akibat dari perbuatannya para pelaku dikenakan Pasal berlapis sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Bis)

Komentar

News Feed