oleh

Kegiatan Evaluasi Perencanaan, Pemanfaatan Pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Indramayu Tahun 2018

-News-159 views

Min.Co.Id-Indramayu-Untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Indramayu, mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri dalam penggunaan ADD dan DD, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan,dalam proses perencanaan dan musyawarah dengan masyarakat desa, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bersama aparat pemerintahan, juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. pada kamis (04/04/2019).

Acara diadakan di Pendopo pemda Indramayu. dengan didahului pembacaan do’a oleh H. Saepudin.
dan dihadiri oleh Bupati Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Indramayu, Kepala Dinas Keuangan Daerah Indramayu, Camat seluruh Indramayu serta Kepala Desa/Kuwu se-Indramayu.

Dalam sambutannya Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si menghimbau kepada seluruh kuwu (kepala desa) Indramayu agar seoptimal mungkin memanfaatkan Dana Desa, dan Dana Desa tahun 2018 telah dikucurkan Rp376 Milyar. Dan per desa telah menerima Dana Desa Rp1,1 Milyar. Dan yang sudah terealisasi ke masing-masing desa dengan rincian Siltap (penghasilan tetap) 90% dan DD (dana desa) 60%.

“Sebagaimana tertuang dalam UU No.6 thn 2014 tentang pemerintah desa agar Alokasi Dana Desa ini betul-betul bisa dimanfaatkan, dan bisa diterapkan di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Indramayu,dan nantinya akan kami terapkan dengan sistem WDP (wajar dengan pengecualian) dan WTP (wajar tanpa pengecualian)”. Ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Abdillah.SH.MH. Ada dana desa yang notabenya adalah dana keuangan negara, bagaimana dana ini tersalurkan dengan baik dan itu bermanfaat untuk masyarakat desa se-indramayu.

“Kalau misalnya dana desa ini disalahgunakan, itu akan menjadi suatu kegagalan bagi pemerintah kita, terutama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa itu sendiri. Dan paling penting lagi bapak atau ibu sebagai kuwu, tingkat sosialnya akan menjadi turun di mata masyarakat dan tentunya akan dapat penuntutan hukum dari kami (kejaksaan-red)”. (Rio)

Komentar

News Feed