oleh

Dosen Asing 2 : Antara Das Sein dan Das Sollen

-News-454 views

Min.co.id-Cirebon-Pemerintah tampaknya mulai panik dan tergesa-gesa untuk mengeksekusi lahirnya Perpres Nomor 20 tahun 2018, terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dosen ahli dari luar negeri. Perpres yang diinduksi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2014 ini tetap dipertanyakan efektivitasnya.

Meski dalih lahirnya kebijakan ini katanya merupakan respon positif untuk mengatasi kebutuhan perkembangan riset dalam negeri, yang mau diakui atau tidak memang cukup tertinggal.

Peraturan Presiden merupakan suatu peraturan (regels). Sifatnya umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig). Berbeda halnya dengan keputusan presiden yang sifatnya sekali pakai.

Maka, peraturan ini dianggap mampu membahayakan angkatan kerja professional dalam negeri. Sementara di sisi yang lain, kedatangan dosen asing ini justru membuka peluang investasi, jaringan dan memperbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lantaran hal ini dianggap bentuk penyederhanaan sistem birokrasi perizinan terkait investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) di satu sisi. Sementara di sisi lain, angka serapan kerja tenaga kerja lokal masih sangat sedikit dan membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini.

Meskipun pemberlakuan kebijakan ini nantinya tergantung pada posisi pasar. Bahkan, dalam hal ini dunia pendidikan sudah harus bersiap memasuki pusaran kapitalisme model baru.

Bangsa ini bukan tidak memiliki orang-orang cerdas yang juga menyabet gelar professional dari universitas bergengsi dunia.

Beragam alasan ikut menyemarakkan keputusan para putra dan putri bangsa untuk berkarier di dunia internasional. Mulai dari kurangnya penghargaan, masalah kesejahteraan dan kualitas keilmuan di dalam negeri.

Jika sudah begini, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan bahwa ini semua sudah menjadi pilihan publik (public choice) yang diambil alih oleh peserta didik, fasilitator dan seluruh elemen pendidikan.
Lebih jauh, pemberitaan dari Kemenristekdikti menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 30 dosen asing yang mengajar di Indonesia.

Rencananya, akan ada tambahan sekitar 200 dosen asing yang akan didatangkan ke Indonesia. Di antara mereka ada yang berasal dari Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bidang yang akan digarap pun masih berkisar di bidang sains dan kelautan.

Dosen lokal dibebankan dengan seabrek tuntutan untuk mengajar dan mengabdi kepada masyarakat disertai riset ilmiah.

Sementara dosen yang didatangkan dari luar justru hanya bergerak untuk memenuhi kebutuhan risetnya saja. Selanjutnya, perbedaan renumerasi juga tak kalah penting menghiasi perdebatan ini. Dosen dari luar dianggarkan sebesar US 300-500 dolar, yang jika dihitung bisa mencapai Rp. 39 – 65 juta rupiah (kurs Rp. 13.000).

Tapi, mungkinkah dosen lokal siap bersaing dengan mereka? Dan mengapa juga dosen ahli tersebut hanya dibebankan untuk melakukan riset dengan renumerasi bulanan yang sangat mencengangkan. Berbeda jauh dengan renumerasi yang diterima oleh dosen lokal.

Apakah itu bentuk kurangnya penghargaan ataukah kelayakan terhadap dosen lokal?
Apa masalahnya?

Pemerintah menilai universitas atau perguruan tinggi masih kekurangan dosen bertaraf internasional. Bukan sembarang dosen internasional. Tapi, mereka yang memiliki standar dan kualitas internasional yang dibutuhkan.

Lalu mungkinkah, para sarjana, master ataupun professor lokal lulusan luar negeri dan yang berkualitas secara internasional bisa mendapatkan tempat yang sama layaknya di negerinya sendiri?

Terkait dosen berkewarganegaraan asing, pada tahun 2016 lalu, Kemenristekditik pernah merilis syarat teknisnya. Ada syarat tambahan berupa memiliki izin kerja di Indonesia, memiliki jabatan akademik minimal associate professor, dan memiliki minimal 3 publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Selain itu, ada ketentuan kualifikasi akademik; sehat jasmani dan rohani, serta tidak menyalahgunakan narkotika. Esensi yang membedakan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dengan NIDN (Nomor Induk Dosen Negeri) adalah dosen dengan NIDK dapat berasal dari pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, peneliti, praktisi, perekayasa, ataupun dosen purna tugas.

Bagi professor, NIDK berlaku hingga dosen bersangkutan berusia 70 tahun, sedangkan bagi dosen selain professor berlaku hingga berusia 65 tahun.

NIDK berlaku hingga berusia 65 tahun. NIDK Bagi professor bisa diperpanjang untuk lima tahun dan dapat diperpanjang kembali sebanyak dua kali, masing-masing untuk 2 tahun.

NIDK bagi dosen selain professor dapat diperpanjang untuk lima tahun.
Selain itu, dosen asing ini memiliki hak izin tinggal terbatas (itas) selama 2 tahun.

Dan dilarang untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri, sebagaimana isi Pasal 4 ayat 1 dan 2.

May Ashali – Penulis

Komentar

News Feed